Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4216/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index 309 | Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital (Desy Bungdiana) Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital Desy Bungdiana 1 , Arsin Lukman 2 1 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 5 Desember 2022 Publish : 14 Januari 2023 Penerapan pelayanan masyarakat melalui teknologi pada ranah kenotariatan tak sepenuhnya diberlakukan dengan maksimal dalam Indonesia. Makna adanya Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris yakni cyber notary diberlakukan sebatas pada wewenang melaksanakan sertifikasi aktivitas transaksi diantara notaris serta penghadap, akan tetapi tak pada wewenang notaris pada ranah secara meluas. Dalam menaikkan kualitas pelayanan publik melalui teknologi pada ranah kenotariatan yang efektif serta efisien, sehingga dibutuhkan keterkaitan terhadap peningkatan kualitasnya dalam Indonesia, yakni berkembangnya teknologi yang cukup pesat dalam masa digital sekarang. Rumusan masalah pada penelitian ini yakni bagaimana pengaturan terkait cyber notary dalam Indonesia pada usaha peningkatan kualitas era digital serta bagaimana efektivitas penerapan cyber notary di era digital dalam Indonesia. Penelitian hukum ini yakni penelitian hukum normatif yang memakai data sekunder melalui pendekatan undang-undang serta pendekatan komparasi yang kemudian dilakukan analias dengan kualitatif. Pemakaian cyber notary harus disegerakan dalam Indonesia, karena bisa menjadikan terselenggaranya peningkatan kualitas era digital hingga good governance. Dalam mendapatkan dasar hukum yang kuat berkaitan cyber notary, sehingga Indonesia perlu melakukan perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1868 KUHPerdata, serta Pasal 5 ayat (4) huruf b Undang-Undang Informasi serta Transaksi Elektronik. Keywords: cyber notary, era digital, peningkatan kualitas Info Artikel abstrak Article history: Received : 5 Desember 2022 Publish : 14 Januari 2023 The application of public services through technology in the notary realm is not fully implemented to the maximum in Indonesia. The meaning of Article 15 paragraph (3) of Law Number 2 of 2014 regarding Amendments to Law Number 30 of 2004 regarding the Position of a Notary, namely cyber notary is applied to the authority to carry out certification of transaction activities between a Notary and an Appraiser, but not to the authority of a Notary on a broad scale. In improving the quality of public services through technology in the realm of notary that is effective and efficient, so that it takes a link to improving its quality in Indonesia, namely the development of technology which is quite rapid in the current digital era. The formulation of the problem in this research is how the regulation related to cyber notary cyber notary in Indonesia in efforts to improve the quality of the digital era and how the effectiveness of the implementation of cyber notary in the digital era in Indonesia. This legal research is a normative legal research that uses secondary data through a legal approach and a comparative approach which is then carried out with qualitative analysis. The use of cyber notaries must be accelerated in Indonesia, because it can make the implementation of improving the quality of the digital era to good governance. In obtaining a strong legal basis regarding cyber notary, so that Indonesia needs to make changes to the Law on Notary Positions, Article 1868 of the Civil Code, and Article 5 paragraph (4) letter b of the Law on Information and Electronic Transactions. This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional Corresponding Author: Desy Bungdiana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Email Coresspondent: desy.bungdiana@ui.ac.id 1. PENDAHULUAN Adanya penelitian oleh United Nations dengan e-Government Development Index (EGDI) tahun 2020 menampilkan yakni susunan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik