Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Vol. 10 No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8379 Copyright © 2021 Muhammad Izzi p-ISSN 2303-2952; e-ISSN 2622-8491 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita 83 Implikasi Peraturan KPU Nomor 36 Pasal 36 Tahun 2018 pada Pemilu 2019 dalam Perspektif Maqashid Syariah Muhammad Izzi 1 1 UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbekakangi permasalahan yang terjadi pada para anggota penyelenggara Pemilu 2019 dengan melihat dari perspektif Maqashid Syariah terhadap implikasi Peraturan KPU Nomor 36 Pasal 36 Tahun 2018 tentang persyaratan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu serentak 2019. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan KPU Nomor 36 Pasal 36 Tahun 2018 memiliki kemudaratan dan mafsadah, kemudian dari 5 prinsip Maqashid ad- Dharuriyah juga tidak dapat dijaga dan dipelihara seperti Hifz ad-din (memelihara Agama), Hifdz an-nafs (memelihara Jiwa), Hifz al-aql (memelihara akal), hifz an-nasab (memelihara keturunan), dan Hifz al-maal (memelihara harta). Kata Kunci: pemilu, peraturan KPU, maqashid syariah Abstract: This study aims to analyze the factors behind the problems that occurred to the members of the 2019 Election organizers by looking from the perspective of Maqashid Syariah on the implications of KPU Regulation Number 36 Article 36 of 2018 concerning the requirements to become members of the District Election Committee (PPK) and the Voting Committee ( PPS), and members of the Voting Organizing Group (KPPS) in the 2019 simultaneous elections. This research uses normative legal research, the approach method in this study uses a case approach and a conceptual approach. This study concludes that KPU Regulation Number 36 Article 36 of 2018 has disadvantages and mafsadah, then from the 5 principles of Maqashid ad-Dharuriyah also cannot be maintained and maintained such as Hifz ad-din (maintaining Religion), Hifdz an-nafs (maintaining the soul), Hifz al-aql (maintaining reason), hifz an-nasab (maintaining offspring), and Hifz al-maal (maintaining property). Keywords: elections, KPU regulations, maqashid sharia Pendahuluan Indonesia adalah Negara Demokrasi yaitu negara yang menganut bentuk dan sistem pemerintahan oleh rakyat. Untuk menjalankan demokrasi tersebut maka rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk memilih anggota Dewan  Corresponding Author: Muhammad Izzi (muhammadizzy15@gmail.com). UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, yang diselenggarakan pada Pemilihan Umum. Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna brought to you by CORE View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk provided by e-Journal Universitas Islam Negeri Raden Fatah (UIN Raden Fatah Palembang)