Vol.11 no.1|Juni 2020 EXPLORE : ISSN: 2087-2062, Online ISSN: 2686-181X 50 Sistem Informasi Verifikasi Dan Validasi Penempatan Jabatan Pelaksana Pada Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Siti Sanawiah, Wuwuh Bekti Hartiningsih Program Studi Sistem Informasi Universitas Mercu Buana Bekasi, Indonesia 41818120081@student.mercubuana.ac.id, Wuwuh.bekti@mercubuana.ac.id Abstract-The process for submitting the proposal for verification and validation of executing positions is currently still being done manually. The basis of verification and validation is a proposal from the Regional Work Unit (SKPD), as long as the SKPD does not propose Verval, The Employee Planning Subdivision of DKI Jakarta Provincial Personnel Agency is not authorized to conduct verification and validation so that there is a discrepancy of data that can be detrimental to civil servants. Because data is not integrated between the Employee Planning Subdivision and the DKI Jakarta Provincial BKD Mutation Subdivision.). The purpose of this study can be to discipline other subdivision so that they can directly input and collect SKs so that civil servants are paid according to employee performance. Data collection methods that the authors use in this study are observation, interviews, and literature study. And the software development model used is the Waterfall Model. With the stages of analysis of software requirements, Design, Program code generation, Testing. The results of this study made so that the Verval system can be used to facilitate the verification and validation of the executing positions of the DKI Jakarta government, so that the processing time does not take a long time, and data integration from the subdivision in BKD and SKPD. Keywords: Application, Verification and Validation System, Waterfall Abstrak-Proses pengajuan usulan verifikasi dan validasi penempatan jabatan pelaksana saat ini masih dilakukan secara manual. Dasar verifikasi dan validasi adalah usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), selama SKPD tidak mengusulkan ke Subbidang Perencanaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka Subbidang Perencanaan Pegawai BKD Provinsi DKI Jakarta tidak berwenang untuk melakukan verifikasi dan validasi sehingga terjadi ketidaksesuaian data yang dapat merugikan PNS karena tidak terintegrasinya data antara Subbidang Perencanaan Pegawai dengan Subbidang Jabatan Fungsional dan Subbidang Mutasi BKD Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini dapat mendisiplinkan subbidang-subbidang lain agar langsung melakukan penginputan SK agar terbayarnya TKD PNS sesuai dengan kinerja pegawai. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Dan Model pengembangan perangkat lunak yang digunakan yaitu Model Waterfall (Model Air Terjun). Dengan tahapan Analisis kebutuhan perangkat lunak, Desain, Pembuatan kode program, Pengujian. Hasil dari penelitian ini agar sistem Verval yang dibuat dapat digunakan untuk mempermudah proses verifikasi dan validasi penempatan jabatan pelaksana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar waktu proses yang dilakukan tidak memakan waktu yang lama dan terintegrasinya data antara Subbidang di BKD dan SKPD. Kata kunci: Aplikasi, Sistem Verifikasi dan Validasi, Waterfall 1. Pendahuluan Pegawai Negeri Sipil sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pengelolaannya diatur dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yaitu Sistem Manajemen Kepegawaian yang meliputi sistem perencanaan, pengembangan karier, penggajian, dan batas usia pensiun. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebuah bentuk profesi, dengan penetapan ASN sebagai sebuah profesi, maka diperlukan adanya asas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, serta pengembangan kompetensi. Proses pengajuan usulan verifikasi dan validasi jabatan pelaksana saat ini masih dilakukan secara manual. Dasar verifikasi dan validasi adalah usulan dari Satuan Kerja Perangkat Jurnal Sistem Informasi dan Telematika (Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika)