68 Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Penanganan Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat Pada Masyarakat Kota Makassar Dalam Perspektif Syari’at Islam The Islamic Perspective of the Role of Legal Aid Institutions in Handling Violations of the Rights to Freedom of Speech in Makassar City Sulfi Alis 1 , Lomba Sultan 2 , Rahman Syamsuddin 3 123 Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar, Indonesia Email: Ernestosoelfie@gmail.com Info Artikel Abstract Diterima* 27 Oktober 2021 Revisi I* 11 November 2021 Revisi II* 23 Januari 2022 Disetujui* 2 Maret 2022 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya advokasi yang telah dilakukan oleh LBH Makassar Sulawesi Selatan terhadap pelanggaran hak kebebasan berpendapat di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan dua pendekatan yakni; Yuridis normatif dan Teologi normatif (syar’i), Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dan data sekunder lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh suatu pengetahuan. LBH Makassar dalam memberikan bantuan hukum dapat melalui beberapa upaya hukum baik itu litigasi maupun non litigasi. Secara litigasi LBH Makassar mendampingi kliennya hingga ke persidangan dan non litigasi LBH Makassar memberikan edukasi kepada kliennya yang bertujuan agar dia mengetahui dan memahami atas kasus yang tengah dihadapinya dan melakukan kampanye yang berupa petisi-petisi yang menandakan telah terjadi kasus pelanggaran hak kebebasan berpendapat sehingga masyarakat kota Makassar pada umumnya dapat mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran atas hak tersebut. Kata Kunci: Eksistensi LBH, Kebebasan Berpendapat This study aims to analyse the advocacy strategies provided by the LBH Makassar in South Sulawesi for the violations of the rights to freedom of speech. This research took on an empirical approach and normative juridical and normative theological perspectives to investigate the roles of legal aids in handling the violations of the rights to freedom of speech as well as the challenges that they have been facing. The research divided the data into two groups namely primary and secondary data, and then presented the research findings descriptively by comparing the primary and secondary data, classifying them into categories that were listed systemically to create a theory. The research findings show several important discoveries regarding the issue under discussion. The findings suggest that LBH Makassar have been handling two types of cases of the violations of the rights to freedom of speech. The first type is by