Audit Tata Kelola Teknologi Informasi pada Dinas XYZ dengan(Hawariyah dkk.) ISBN 978-602-99334-9-9 232 AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA DINAS XYZ DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY UNTUK MENDUKUNG E-GOVERNMENT Helsa Hawariyah * , Wina Witanti dan Asep Id Hadiana Jurusan Informatika, Fakultas Sains dan Informatika, Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi, Jawa Barat, 40285 * Email : helsahawariyah@gmail.com Abstrak Sejak diterbitkan Impres No. 3 tahun 2003, penerapan e-Government di Indonesia semakin berkembang. Penerapan e-Government ini merupakan upaya untuk mengembangkan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Dinas XYZ merupakan salah satu dinas yang menangani urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga untuk mendukung kinerja dinas tersebut tidak cukup dalam penerapan teknologi informasi saja tetapi harus dilakukan pengawasan atau pengukuran tingkat kematangan dalam pemanfaatan teknologi informasi khususnya terhadap teknologi informasi yang digunakan dan evaluasi kinerja sistem, sehingga adanya teknologi informasi tersebut dapat digunakan secara maksimal. Kata kunci : e-government, pengukuran tingkat kematangan, teknologi informasi. 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Teknologi informasi berperan penting sebagai penunjang dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses kerja bagi semua organisasi perusahaan baik itu pemerintahan maupun swasta, untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu pengelolaaan dan pemantauan teknologi informasi, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk penerapan teknologi informasi dapat dimaksimalkan dengan baik serta tidak terbuang secara percuma. Dinas XYZ merupakan salah satu dinas yang telah menggunakan bantuan teknologi informasi e-Government untuk mendukung berlangsungnya proses kerja, layanan yang digunakan diantaranya layanan pengaduan masyarakat, baik melalui e- Lapor atau melalui social media, web dan email. Aplikasi kepegawaian atau SIMPEG sistem informasi pegawai, aplikasi SINJAB sistem informasi analisis jabatan cakupan Kabupaten, aplikasi e-Formasi untuk pengelolaan analisis jabatan cakupan Kementerian se-Indonesia dan aplikasi pengajuan belanja dan anggaran. Adanya penerapan teknologi informasi tersebut perlu dilakukan pemantauan sehingga dapat diketahui sejauh mana penerapan teknologi informasi dapat membantu kinerja pemerintahan serta dilakukan kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan untuk penerapan teknologi informasi dengan manfaat yang dirasakan dari penerapan teknologi informasi tersebut. Berdasarkan penggunaan teknologi informasi secara keseluruhan terdapat 95% teknologi informasi yang tidak dilakukan pengukuran, sehingga sehingga tidak dapat diketahui sejauh mana penggunaan teknologi informasi dapat mendukung strategi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap stakeholder, serta tidak dapat diketahui keselarasan antara biaya yang dikeluarkan untuk penerapan teknologi informasi dengan manfaat (value) yang diperoleh. Kerangka kerja Information Technology Infrastructure Library merupakan kerangka kerja umum yang menggambarkan best practice dengan memfokuskan pada pengukuran secara terus- menerus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing organisasi (Susanto, Ph.D, 2017). Pemilihan kerangka kerja Information Technology Infrastructure Library pada penelitian ini dikarenakan kerangka kerja ini mampu mendukung keberhasilan kualitas layanan TI secara terus- menerus, menekan biaya penyediaan layanan TI dalam jangka panjang dan memberikan banyak saran praktis dalam layanan TI. Penelitian ini difokuskan pada domain Service Transition, Service Operation dan Continual Service Improvement. 2. METODOLOGI PENELITIAN 2.1. Information Technology Infrastructure Library Information Technology Infrastructure Library (ITIL) diterbitkan pertama kali di akhir 1980- an oleh lembaga pemerintah UK yang bernama Central Computer and Telecommunications