FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KINERJA AUDITOR Leo Ori Wibowo Akram Erna Widiastuty Program Studi Magister Akuntansi Universitas Mataram Jl. Majapahit No 62 Mataram, NTB orinmtr.98@gmail.com Abstract: This study aims to determine the effectabout information system of financial accounting in Pemda, the competence of auditors, and auditors motivation to performance of the internal auditors. This research used sensus method. The population of this research is inspectorate staff in local government in Kota Bima and Kabupaten Bima,which have functional position of auditor and P2UPD. The analysis of the hypotesis usingmultiple linier analysis regression.The results of this research showed that the understanding of information system of financial accounting in Pemda, the competence of auditors, and auditors motivation has a significant positive effect on the performance of auditors. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kompetensi auditor, dan motivasi auditor terhadapkinerja auditor internal.Penelitian ini menggunakan metode sensus. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai Inspektorat yang mempunyai jabatan fungsional auditor maupun P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerntah Daerah) pada Pemerintah Daerah Kota Bima dan Kabupaten Bima. Alat pengujian menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kompetensi auditor, dan motivasi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor internal. Kata Kunci: pemahaman sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kompetensi auditor, motivasi auditor, kinerja auditor PENDAHULUAN Peran auditor internal pemerintah diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) yang menyatakan bahwa Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah aparat pengawas intern pemerintah, yang bertugas melakukan kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai. Namun, berdasarkan ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), hasil opini laporan keuangan pemerintah daerah semester I tahun 2014, menunjukan bahwa dari 457 pemerintah daerah, terdapat 66% daerah belum mendapatkan opini Wajar Tanpa