Erwin Ubwarin, Kebijakan Formulasi…………. p-ISSN : 2460-6820 │ e-ISSN : 2686-5920 Jurnal Belo Vol. 6 No. 2 Februari 2021 - Juli 2021 | 221 DOI: https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page221-231 Copyright (c) 2021 Author Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penggunaan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Money Politic Pemilihan Kepala Daerah Erwin Ubwarin 1,* 1 Fakultas Hukum Pattimura eubwarin@gmail.com 1 * Corespondence Author Abstrak Kepala Daerah yang tertangkap dalam kasus korupsi merupakan sebuah fenomena di Indonesia, biaya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang mahal mengakibatkan membutuhkan uang yang banyak, sehingga ditawari oleh pemik modal yang harus diberi proyek setelah calon kepala daerah resmi menjadi kepala daerah, politik uang semacam ini mengancam nilai-nilai demokrasi. Penelitian ini bertujuan menemukan kebijakan formulasi hukum pidana yang dapat diambil dalam hukum acara pidana pemilu untuk menanggulangi politik uang di dalam pemilu. Metode yang dipakai adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Proses menentukan hasil, suatu proses Pemilihan Kepala Daerah dengan pengunaan politik uang sudah terbukti menimbulkan masalah dikemudian hari dengan menghasilkan pemimpin yang melakukan korupsi, karena ia dibiayai oleh pemberi modal, pemberi modal adalah cukong yang akan mengambil proyek pembanguanan suatu daerah, maka diperlukan sebuah kebilakan formulasi hukum pidana untuk menyelesaikan masalah ini. Sarannya adalah memasukan pembuktian terbalik dalam sistem hukum acara tindak pidana Pemilihan Umum dan khususnya Pemilihan Kepala Daerah. Kata Kunci : Kebijakan, Pembuktian Terbalik, Pemilihan, Politik Uang Naskah dikirim: 21 Desember 2020|Direvisi: 12 Februari 2021|Diterbitkan: 23 Februari 2021 Abstract Regional heads who are caught in corruption cases are a phenomenon, high election costs result in a lot of money being required, so that investors are offered a project after the candidate for regional head officially becomes regional head. This kind of money politics threatens democratic values. This study aims to find the formulation of criminal law policies that can be adopted in Volume 6 Nomor 2 Februari 2021 - Juli 2021 DOI: https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page221-231 p-ISSN : 2460-6820 │ e-ISSN : 2686-5920 Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Pattimura This is open access article under the CC-BY-NC 4.0 International License Jurnal Belo