41 KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI SENGKETA HASILPEMILIHAN KEPALA DAERAH Fitri Usman 1 ; Salahudin Pakaya 2 ; Ismet Hadi 3 Email: fitriusman@gmail.com 1 Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo 2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo 3 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo Abstract This study discusses the position of the Constitutional Court in the Indonesian constitutional system and the authority of the Constitutional Court in adjudicating disputes over the results of the Regional Head Election. This research is a normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of the discussion in this study, it can be concluded, First, the Constitutional Court is domiciled as the implementing agency of Judicial Power as regulated in the 1945 Constitution Article 24 paragraph (2) that judicial power is exercised by a Supreme Court and the judiciary below it and by a Constitutional Court. Second, the Constitutional Court is not authorized to adjudicate disputes over the results of the Regional Head Election, because in Article 24C the Constitutional Court is only authorized to adjudicate election disputes. In addition, the Pilkada is not an election regime but a regional government regime as regulated in Article 18 paragraph (4) Chapter VI Regional Government of the 1945 Constitution. Keyword: Constitusional Court, election Abstrak Penelitian ini membahas mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa hasil Pilkada. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan, Pertama, Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai lembaga pelaksana Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung beserta peradilan dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Kontitusi”. Kedua, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam mengadili sengketa hasil Pilkada, sebab dalam Pasal 24C Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili sengketa Pemilu. Disamping itu, Pilkada bukanlah rezim Pemilu