*)Penulis adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana ISSN-1411-3880 29 Analisis Kinerja Sektor Publik Pada Dinas Pendapatan Daerah Sri Supadmini, Indri Kristiani ANALISIS KINERJA SEKTOR PUBLIK PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PERIODE TAHUN 2014-2016 DENGAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY Sri Supadmini 1) , Indri Kristiani 2) 1 Prodi Akuntansi, STIE Nusa Megarkencana email: s.supadmi70@gmail.com 2 Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma email: Indrikristiani9@gmail.com This study aims to determine and analyze the performance of the Bogor District Revenue Service for the 2014-2016 period. The type of data in this study is secondary data, in the form of the Financial Institutional Performance Accountability Report (LAKIP) of the Bogor Regency Regional Revenue Service for three years, namely 2014, 2015 and 2016. The data collection techniques used were documentation techniques. The data analysis method used is quantitative descriptive analysis method. The results of the study show that the performance of the Bogor Regency Regional Revenue Service in terms of the six program activities is carried out economically, efficiently and effectively. Keywords: Performance, Public Sector, Value For Money 1. PENDAHULUAN Sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat.Sektor publikpada umumnya mencakup bidang militer, kepolisian, transportasi umum, pendidikan, dan kesehatan. Kegiatan utama sektor publik adalah menjalankan kegiatan utamanya dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, infrastruktur, dan penyediaan barang kebutuhanpublik (misalnya: penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat). Sedangkan pengertian Akuntansi Sektor Publik diartikan menurut Indra (2001,6) sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen- departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.Akuntansi sektor publik juga dapat didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai suatu alat pertanggungjawaban kepada publik.Lembaga publik sebagai organisasi sektor publik dituntut agar lebih efisien dalam mengelola biaya sosial dan ekonomi dalam memanfaatkannya untuk publik dan pelaksanaannya dilaksanakan secara transparan. Tuntutan dari masyarakat adanya transparansi dalam pemanfaatan dan pengelolaan biaya sosial dan ekonomi ini menjadikan praktek akuntansi sektor publik saat ini menjadi dapat cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan guna mengelola urusan-urusan publik karena adanya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas (pertanggungjawaban) publik karena adanya oleh pemerintah pusat, daerah, unit kerja