Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 7 Nomor 2, Oktober 2015 123 PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH MASYARAKAT DESA GALUGA BOGOR AKIBAT PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM LEGAL PROTECTION FOR LAND RIGHTS COMMUNITIES OF GALUGA VILLAGE BOGOR DUE LAND ACQUISITION FOR PUBLIC INTEREST Martinus Siki dan Martin Roestamy Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Bogor 16720. E-mail : magister.hukum@unida.ac.id Korespondensi : Martinus Siki, Tel. .081222845702 e-mail : martinus__siki@yahoo.co.id Jurnal Living Law, Vol. 7, No. 2, 2015 hlm. 123- 139 Abstract : The study refered to the case of garbage landslide of TPAS Galuga Bogor on 2010, which gave impact to the removal of the object of communal land, in order to analyze whether the compensation also the handling of that impact were not carried out in accordance with the regulation. By the approach of empirical and normative jurudical analytical methods, this study prior to the land acquisition for constructing the TPAS Galuga Bogor, which brought inappropriate waste management in accordance with the provision of the legislation. This caused garbage landslide as well as environmental pollution. In order to avoid the lawsuits, Government of Bogor, as the manager, intentionaly used the pattern of land acquisition for public interest in compensating the object of communal land that was burried by garbage landslide so it would be considered as a case of force majeure. Therefore, it can be concluded that there were deviation and legal violation of land acquistion, waste management, and the handling of the impact of TPAS Galuga Bogor so that communities and NGOs can prosecute class action lawsuits to the municipal government of Bogor, who should be responsible for any loss due to the impact of insufficient management of TPAS Galuga Bogor. Keywords : land acquisition, legal protection, class actions, waste management. Abstrak : Penelitian didasarkan pada kasus dampak bencana longsor sampah TPAS Desa Galuga Bogor di tahun 2010, yang telah menghilangkan objek tanah milik masyarakat. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah ganti rugi tanah dan penanganannya sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Dengan pendekatan metode analisis yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menemukan benang merah masalahnya, yaitu tidak adanya perencanaan dan studi kelayakan yang baik sebelum pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan TPAS Galuga Bogor sehingga berakibat pada pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. Hal ini berakibat pada timbulnya dampak longsor sampah dan pencemaran lingkungan. Agar terhindar dari tuntutan hukum, maka Pemerintah Kota Bogor sebagai pengelola dengan sengaja menggunakan pola pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pelaksanaan ganti rugi atas dampak objek tanah masyarakat yang telah hilang tertimbun longsor sampah dan dianggap sebagai force majeure. Oleh Karena itu disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum mulai dari pengadaan tanahnya, pengelolaan, hingga penanganan dampak TPAS Galuga Bogor sehingga masyarakat dan LSM dapat melakukan gugatan class action kepada Pemerintah Kota/Kabupaten Bogor yang harus bertanggung jawab terhadap segala dampak kerugian yang ditimbulkan oleh pengelolaan TPAS Galuga Bogor. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Class Action, Pengelolaan Sampah.