Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. 4 No, 1 Bulan April 2019 39 Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara Terhadap Pembuatan Peraturan Daerah Tahun 2015-2018 Sry Wulan Yunita Swari 1 , Mansur 2 , Andy Arya Maulana Wijaya 3 1 Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UM. Buton 2 Dosen FISIP UM. Buton 3 Dosen FISIP UM. Buton Abstrak, Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengamati pelaksanaan Fungsi Legislasi oleh DPRD Kabupaten Buton Utara dalam pembuatan Peraturan Daerah pada tahun 2015. Serta, mengidentifikasi sejumlah factor yang dapat mempengaruhi fungsi legislasi DPRD tersebut. Penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan purposive sampling dalam menentukan informan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview), observasi langsung dan studi dokumen. Data kemudian dianalisis secara interaktif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD Kabupaten Buton Utara berjalan optimal, dimana fungsi ini dijalankan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana tahapan pembentukan Peraturan Daerah ditingkat DPRD yaitu 1) Perencanaan, 2) Penyusunan, 3) Pembahasan yang melalui Pembicaraan tingkat I dan II, 4) Penetapan, dan 5) Pengundangan/penyebarluasan. Hanya saja dalam pembentukan PERDA tahun 2015 lebih banyak berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan PERDA adalah Dinamika Politik, Kapabilitas Anggota dan Ruang Aspirasi Masyarakat. Kata Kunci : Legislasi, Peraturan Daerah, DPRD, Kabupaten Buton Utara Abstract, The purpose of this study was to observe the implementation of the Legislation Function by the North Buton Regency DPRD in making Regional Regulations in 2015. As well as, identify a number of factors that could influence the legislative function of the DPRD. Qualitative descriptive research, using purposive sampling in determining research informants. Data collection is done by in-depth interviews (in- depth interviews), direct observation and document study. Data is then analyzed interactively and presented in descriptive form. The results of this study indicate that the implementation of the legislative function by the North Buton Regency DPRD runs optimally, where this function is carried out in accordance with the North Buton District Regulation Number 7 of 2015 concerning the Establishment of Regional Legal Products, where the stages of Regional Regulations at the DPRD level are ) Preparation, 3) Discussion through Level I and II Talks, 4) Determination, and 5) Enactment / dissemination. It's just that in the 2015 PERDA formation more came from the initiative of the Regional Government. The factors that influence the making of PERDA are Political Dynamics, Member Capability and Community Aspiration Space. Keywords: Legislation, Regional Regulation, DPRD, North Buton Regency