Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 14 No.2, November 2017 : 165-186 p-ISSN 0216-0897 e-ISSN 2502-6267 Terakreditasi No. 755/AU3/P2MI-LIPI/08/2016 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN (The Implementation of Land and Forest Fire Management Policy in South Sumatera Province) Kushartati Budiningsih Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Badan Litbang dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jl.Gunung Batu No.5, Bogor 16118, Jawa Barat, Indonesia E-mail: k.budiningsih@yahoo.com Diterima 23 Mei 2017, direvisi 11 Agustus 2016, disetujui 15 Agustus 2017. ABSTRACT Land and forest fres in Indonesia occur almost every year since 1997. The main causes of fres are due to human activities, driven by El Nino during dry season and biophysical conditions of degraded land. In Indonesia land and forest fres have an impact on socio-cultural, economic and political aspects. Therefore, Indonesian government involves multi institutions to control land and forest fre. Thus, to manage fre, coordination among institutions is absolutely necessary. This study using qualitative approach to analyze coordination among government agencies in term of land and forest fre control with case in South Sumatera Province. The results showed that coordination among government agencies occured in the context of fre suppression and the performance was less than optimal when viewed from the achievement of fre fghting targets. Factors infuenced the coordination of fre management were authority, communication, controlling and leadership. Therefore, need to be improved by considering that fre suppression in peatlands is relatively diffcult. Keyword: Land and forest fre; fre management; institutions; coordination; South Sumatera Province. ABSTRAK Kebakaran lahan dan hutan (Karhutla) di Indonesia terjadi hampir setiap tahun sejak 1997. Penyebab utama kebakaran berkaitan dengan aktivitas manusia, didorong kondisi iklim ekstrem yang dipengaruhi El Nino saat musim kemarau dan kondisi biofsik lahan terdegradasi. Di Indonesia kebakaran berdampak pada aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Oleh karena itu pemerintah Indonesia melibatkan multi institusi pemerintah dalam pengendalian Karhutla. Dengan demikian koordinasi antar institusi mutlak diperlukan dalam pengendalian Karhutla. Studi dengan pendekatan kualitatif ini menganalisis koordinasi antar instansi pemerintah dalam pengendalian Karhutla dengan kasus di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi pemerintah terjadi dalam konteks pemadaman kebakaran. Kinerja yang dihasilkan kurang optimal ditinjau dari capaian target pemadaman. Faktor yang memengaruhi koordinasi adalah kewenangan, komunikasi, kontrol dan kepemimpinan. Koordinasi perlu ditingkatkan dalam konteks pencegahan Karhutla mengingat pemadaman api di lahan gambut relatif sulit dikendalikan. Kata kunci: Kebakaran hutan dan lahan; pengendalian; institusi pemerintah; koordinasi; Provinsi Sumatera Selatan. ©2017 JAKK All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. doi: http://dx.doi.org/10.20886/jakk.2017.14.2.165-186 165