Jurnal Niara Vol. 15, No. 3 Januari 2023, Hal. 443-453 P-ISSN 1693-3516 | E-ISSN 2528-7575 443 2012 Tata Kelola Kehutanan di Provinsi Jambi 1 Yenny Cheriani AR, 2 Irfan Ridwan Maksum 1,2 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia Korespondensi : ulyy09@yahoo.co.id Abstrak Permasalahan tata kelola hutan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian, terjadi fenomena-fenomena yang terjadi di Provinsi Jambi terkait tata kelola hutan seperti kebakaran hutan, dan penyerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), perizinan tata kelola kehutanan serta kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam tata kelola kehutanan sebagai wujud kebijakan desentralisasi serta kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dinamika desentralisasi tata kelola kehutanan serta mengalisa konstruksi keterlibatan lembaga pemerintah pusat, daerah dan stakeholder dalam tata kelola kehutanan studi kasus di Provinsi Jambi. Peneliti menggunakan metode kualitatif post postvsm dan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang terjadi di lapangan secara mendalam. Hasil dari penelitian ini, dinamika desentralisasi tata kelola kehutanan yang ada di Provinsi Jambi terdapat pada dimensi pemberian informasi yang terpecaya, penangan konflik, penyediaan infrastruktur oleh pemerintah, mekanisme aturan yang terstruktur serta penetapan aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Dalam keterlibatan stakeholder pada tata kelola kehutanan ditelaah dari dimensi teknik analisis dasar stakeholder, jaringan kekuasaan versus jaringan kepentingan pada setiap stakeholder, diagram pengaruh stakeholder, diagram dasar kekuasaan dan arah kepentingan, pemanfaatan kepentingan individu stakeholder untuk kebaikan bersama, peta bingkai masalah yang dihadapi stakeholder serta kisi-kisi analisis etika yang dimiliki oleh setiap stakeholder. Kata kunci: Desentralisasi, Tata Kelola, Kehutanan, Good Governance Abstract Forest governance issues based on law number 23 of 2014 concerning Regional Government. Then, some phenomena occurred in Jambi Province related to forest governance, such as forest fires, the absorption of Non- Tax State Revenue (PNBP), forestry management permits, and the authority of local and central government in forest governance as a form of decentralization and sustainability policies. Environment. This study aims to analyze the dynamics of decentralization of forestry governance and the construction of the involvement of central, regional, and stakeholder government institutions in forestry governance as a case study in Jambi Province. Researchers used post-positivism and descriptive qualitative methods to describe and explain the problems in the field in depth. The results of this study, the dynamics of decentralization of forest governance in Jambi Province are in the dimensions of providing trusted information, handling conflicts, providing infrastructure by the government, structuring regulatory mechanisms, and setting rules that the community must obey. Stakeholder involvement in forestry governance is examined from the technical dimensions of basic stakeholder analysis, the power network versus the interest network for each stakeholder, stakeholder influence diagrams, power base diagrams and interest direction, utilization of individual stakeholder interests for the common good, a map of the problem frame faced by stakeholders and lattice of ethical analysis owned by each stakeholder. Keyword: Decentralization, Governance, Forestry, Good Governance