96 A. Surachman Pengelolaan Sumber Daya Air .. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PASCA DIBATALKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR WATER RESOURCE MANAGEMENT AFTER THE CANCELLATION OF LAW NUMBER 7 OF 2004 CONCERNING WATER RESOURCES Agus Surachman Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Negeri Sebelas Maret . Korespondensi : Agus Surachman, Tel. 081297479159 e-mail : surachman.ozzz@yahoo.com Jurnal Living Law, Vol. 11, No. 2, 2019 hlm. 96-105 Abstract : Law Number 7 of 2004 on Water Resources was officially revoked by the Constitutional Court because it contradicted Article 33 of the 1945 Constitution. The revocation is also applied to all implementing regulations thereunder resulting in a legal vacuum. To fill the legal void and to wait for the new Water Resources Law, the Constitutional Court decided to re-enact Law no. 11 Year 1974 on Watering. With the revocation of the Water Resources Act, it restores the community's rights to clean water privatization by the private sectors. But, the impact for the government is that the control over the water is controlled by the state again. For drinking water business, the revocation of the Water Resources Law causes legal uncertainty resulting from the withdrawal of all implementing regulations so that there is no law available. The research method used is normative method, by collecting data of primary, secondary and tertiary law. What should be done by the government is to immediately draft a new Water Resources Act in accordance with the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution, and the participation of private parties should be regulated but still limited and it is the State that manages the water resources. Keywords : Water Resources, Cancellation of the Law. Abstrak : Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air resmi dicabut oleh Mahkamah Kontitusi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Pencabutan Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tersebut juga berlaku untuk semua peraturan pelaksana dibawahnya sehingga mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan menunggu Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru, maka MK memutuskan diberlakukan kembali Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dengan dibatalkannya Undang-Undang Sumber Daya Air, maka mengembalikan hak-hak masyarakat atas air bersih yang selama ini diprivatisasi oleh swasta. Namun dampak bagi pemerintah sendiri adalah penguasaan atas air kembali dikuasai oleh negara. Untuk usaha air minum sendiri atas pencabutan UU SDA menyebabkan ketidakpastian hukum yang diakibatkan dicabutnya semua peraturan pelaksana sehingga belum tersedianya payung hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif, dengan mengumpulkan data-data hukum primer, sekunder maupun tersier. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah segera membuat draf Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru yang sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan keikutsertaan pihak swasta harus diatur namun tetap dibatasi dan negara yang mengelola atas sumber daya air tersebut. Kata Kunci : Sumber Daya Air, Pembatalan Undang-Undang.