Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 5, No. 3, (2020) Halaman 429-437 ol.x, No.x, July xxxx, pp. 1 429 E-ISSN 2581-1002 PENGARUH TINGKAT KETERGANTUNGAN DAERAH, TEMUAN AUDIT BPK, JUMLAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH M Ridwan 1 , M Rizal Yahya *2 1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala e-mail: mridwann2396@gmail.com 1 , rizal_yahya@unsyiah.ac.id *2 * Corresponding Author Abstract This research aims to determine the influence of intergovernmental revenue, audit findings of the BPK, functional differentiation and legislative size to the level of disclosure of Local Government Financial Statements (LKPD) district/city in Aceh in 2015-2017. The population in this research is the Regency/city government in Aceh. The sample techniques in this study used the census method with 69 samples of the BPK-RI test Results Report of 2015- 2017. The independent variables examined in this study were intergovernmental revenue, the BPK audit findings, the number of SKPD, and the legislative measures. While the dependent variable is the level of disclosure of Local Government Financial Statements (LKPD). The type of data used in this study is secondary data. The analyses used in this study were multiple linear regression. Subsequent data is processed by using the SPSS test tool. The results of the study showed the intergovernmental revenue, BPK audit findings, the number of SKPD, and the size of the legislature jointly impacted the level of LKPD disclosure. A partial intergovernmental revenue and the number of SKPD have a positive effect on LKPD disclosure rates, whereas BPK audit findings and legislative measures negatively affect LKPD disclosure rates. Keywords: audit findings, functional differentiation, intergovernmental revenue, legislative size, level of disclosure 1. Pendahuluan Pada era akuntansi modern praktek akutansi sektor publik (ASP) yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan menerima atensi lebih daripada yang telah lalu dari pelbagai kalangan. Masyarakat menuntut adanya transparan dan pemerintah yang akuntabel terkait kegiatan lembaga pemerintahan dididalam satu periode tertentu (Khasanah & Rahardjo, 2014). Sehingga dengan tingginya tuntutan masyarakat mengakibatkan perlunya penerapan tata kelola perihal publik yang baik (good governance). Salah satu bentuk untuk menciptakan good governance (GG) didalam dikelolanya keuangan Pemerintah Daerah (pemda) dan pemerintahan induk yakni kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban didalam format yang sesuai SAP (Standar Akutansi Pemerintahan). Laporan Keuangan (LK) pemda minimal berisi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Posisi Keuangan, LAK, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Sebuah Standar Akutansi dibutuhkan sebagai pedoman didalam penyusunan LK. Oleh karena itu, tahun 2010 pemerintahan menerbitkan PP terbaru terkait Standar Akutansi Pemerintahan yakni PP No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akutansi Pemerintahan (SAP). Berlandaskan SAP, Peraturan Pemerintahan (PP), dan juga Undang-Undang (UU) yang berlaku maka LK yang disusun pemda akan sama seperti peraturan yang sesuai. Namun, apakah pemda telah menyajikan informasi yang lengkap didalam LK Pemda. Beberapa hasil studi sebelumnya terkait tingkat penyajian wajib didalam LK Pemda di Indonesia kepada SAP masih minim. Studi Lesmana & Suhardjanto (2010) yakni sebesar 22%, Hilmi & Martani (2012) 44,56%, Setyaningrum & Syafitri (2012) sebesar 52,09% dan Pandansari (2016) 58%.