316 Rechtenstudent Journal 2 (3), Desember 2021 Status Kewarisan Orang Hilang/ Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata Baligh Maulidia Qoryna 1 , Sri Lumatus Sa’adah 2 , dan Haidar Ulum Rachmad Ramadhan 3 1 KUA Sumbersari Jember, 2 Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, dan 3 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember Email: balighmaulidia01@gmail.com, sri.lumatus@yahoo.com, dan haidar.ulum@gmail.com Article Abstract How to cite: Baligh Maulidia Qoryna, dkk, ‘Kewarisan Orang Hilang/ Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata’ (2021) Vol. 2 No. 3 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Histori artikel: Submit 18 Oktober 2021; Diterima 17 Desember 2021; Diterbitkan 28 Desember 2021. ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online) Inherited status of the missing person is a matter of legal uncertainty regarding his life and death. This ambiguity affects the status of his wife, property and inheritance to others, so that the clarity of the legal status of both the heir and his heirs can affect the process of dividing the inheritance that should be his right. The type of research used is normative legal research, the main raw material examining theoretical matters concerning legal principles, legal conceptions, legal views and doctrines, and other laws and regulations using a statute approach. , conceptual approach, comparative approach. The right to determine the status of the missing person is the Judge in the Religious Court or the Sharia Court. by taking into account the conditional conditions and the expiration period. 2) The person who is missing or is absent (afwezigheid), will still have the legal authority and authority to act on the said assets, until it is proven that his death has been determined by a judge at the District Court. 3) The equation is that it is necessary to wait until it is clear that the whereabouts of the missing/mafqud person is known until the specified time limit, and the inheritance or part of the inheritance cannot be divided beforehand. The difference is in the provisions on the time limit for waiting for missing persons (mafqud) both according to the expiration of the scholars and the provisions in the Civil Code. Keywords: Inheritance Status, Mafqud People, Inheritance Law. Abstrak Status kewarisan orang hilang menjadi persoalan terhadap ketidakpastian hukum diketahui mengenai hidup dan matinya. Ketidakjelasan tersebut mempengaruhi terhadap status istrinya, hartanya dan warisannya kepada orang lain, sehingga kejelasan status hukumnya baik pewaris dan ahli warisnya dapat mempengaruhi proses pembagian harta warisan yang seharusnya menjadi haknya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bahan baku utama menelaah hal yang bersifat teoretis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, dan peraturan perundang-undang lainnya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach).Penelitian ini sampai pada kesimpulan 1) Secara garis besar dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan hukum mafqud di sini tidak secara spesifik mengatur kewarisan mafqud, dalam hal menentukannya, para fuqaha bersepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah Hakim di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah. dengan memperhatikan syarat keadaan dan jangka waktu kadaluwarsa 2) Orang yang hilang atau keadaan tidak hadir (afwezigheid), ia tetap mempunyai kewenangan hukum dan kewenangan bertindak terhadap harta kekayaan tersebut, sampai