Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2015 STMIK AMIKOM Yogyakarta, 6-8 Februari 2015 ISSN : 2302-3805 1 MODEL KONSEPTUAL PENGARUH INOVASI TERHADAP PENERIMAAN PENGGUNA PADA SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN Satria Yudha Lesmana 1) , Wing Wahyu Winarno 2) , P.Insap Santosa 3) 1)2)3) Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Jl.Grafika No.2, Yogyakarta 55281 Email : satriayudha.cio13@mail.ugm.ac.id 1) , wing@mail.ugm.ac.id 2) , insap@jteti.gadjahmada.edu 3) Abstrak Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan beberapa inovasi pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sejak tahun 2013. Namun adanya inovasi-inovasi yang dilakukan ternyata menimbulkan beberapa permasalahan dan tidak menjamin dapat diterima seluruhnya oleh pengguna. Adanya permasalahan terhadap penerimaan pengguna ternyata berpengaruh akan keberlanjutan penggunaan SIPKD di Pemerintah Kota Banjarmasin, sehingga sekarang ada usulan agar SIPKD diganti dengan sistem yang lain TAM (Technology Acceptance Model) adalah sebuah teori dalam sistem informasi yang menjelaskan bagaimana pengguna mau menerima dan menggunakan teknologi sedangkan teori difusi inovasi banyak digunakan dalam penelitian untuk menyelidiki faktor- faktor yang mempengaruhi adopsi atau penerimaan terhadap suatu inovasi dalam sebuah lingkungan. Pada penelitian ini dilakukan kombinasi antara TAM dengan teori difusi inovasi untuk mengetahui pengaruh dari inovasi terhadap penerimaan pengguna pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Banjarmasin. Dari hasil kombinasi tersebut didapatkan sebuah model konseptual yang akan diterapkan dalam penelitian selanjutnya. Kata kunci: SIPKD, inovasi, TAM, teori difusi inovasi. 1. Pendahuluan Sebuah ide,perilaku atau objek yang dianggap baru oleh individu, grup atau organisasi didefinisikan sebagai inovasi [1]. Dalam suatu sistem informasi inovasi diartikan sebagai sebuah cara baru dalam mengembangkan, menerapkan dan memelihara sistem informasi tersebut dalam konteks organisasi. Cara baru tersebut bisa dalam bentuk perangkat keras atau perangkat lunak yang mampu meningkatkan kemampuan dari fungsi sistem informasi. Menurut Frambach dan Schillewaert (2002) dikatakan bahwa difusi inovasi adalah penentu keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan [2]. Proses inovasi suatu sistem informasi secara keseluruhan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas dari sistem sehingga mampu menjalankan tujuan organisasi atau perusahaan secara optimal. Menurut teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Rogers (1983) adopsi pengguna terhadap suatu inovasi dipengaruhi oleh karakteristik dari inovasi [1] antara lain : 1. Keuntungan relatif (relative advantage) yang menunjukkan sejauh mana inovasi lebih dari inovasi lainnya. Manfaat ini dapat diukur, baik dengan ukuran ekonomi, prestise, kenyamanan, maupun kepuasan 2. Kompatibilitas (compatibility) adalah kesesuaian inovasi terhadap nilai-nilai yang sudah ada,pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengguna 3. Kompleksitas (complexity) adalah tingkat kesulitan atau kemudahan sebuah inovasi untuk dipelajari dan digunakan 4. Observabilitas (observability) adalah ukuran seberapa jelas penampakan inovasi 5. Dapat diujicoba (trialability) artinya adalah inovasi yang bisa dicoba dalam skala kecil sebelum digunakan oleh orang banyak. Karakteristik inovasi merupakan hubungan antara atribut atau karakteristik dari sebuah inovasi dengan adopsi atau implementasi dari inovasi tersebut [3]. Banyak faktor yang disebut mampu mempengaruhi penerimaan pengguna seperti karakteristik organisasi dan karakteristik inovator [4], namun dari berbagai macam faktor tersebut hanya karakteristik inovasi yang dapat digunakan untuk mengetahui sampai dimana tingkat adopsi suatu inovasi dan memprediksi penggunaan inovasi tersebut di masa depan [5]. Pemerintah Kota Banjarmasin adalah salah satu daerah di Indonesia yang telah menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Meskipun sejak tahun 2011 bantuan dukungan dari PT.USADI selaku pengembang sistem terhadap SIPKD di Pemerintah Kota Banjarmasin sudah tidak diberikan lagi namun pengembangan sistem tetap bisa dilakukan terbukti dengan adanya beberapa inovasi. Inovasi itu sendiri dilakukan oleh tim teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarmasin sebagai penanggung jawab sistem.