Wajah Hukum Volume 5(1), April 2021, 305-313 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.280 305 Eksistensi Kearifan Lokal dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Ditinjau dari Undrip (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci) Dony Yusra Pebrianto*, Budi Ardianto, Taufan Dyusanda Putra Fakultas Hukum Universitas Jambi *correspondence email: dony_yusra@unja.ac.id Abstrak. Secara internasional The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) menekankan penghormatan terhadap kearifan lokal masyarakat hukum adat. Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu konsep regulatif yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemilihan Kepala Desa dalam konsep undang-undang ini dilakukan secara serentak yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah dan tata caranya diatur secara khusus melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun ternyata dalam prakteknya khususnya pada masyarakat adat kedepatian semerap penyelenggaraan pemilihan kepala desa kerap berbenturan dengan pengaturan pemilihan kepala desa. Maka dalam hal ini rumusan masalah dalam penulisan ini yakni bagaimana pengaturan hak masyarakat adat dalam The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) dan nilai dan konsep kearifan lokal apa saja yang berlaku dalam pemilihan kepala desa di 5 (Lima) Desa Kedepatian Semerap. Metode yang digunakan di dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Dan dalam hal ini disimpulkan UNDRIP mengatur perihal tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak individu serta hak kolektif yang sangat tertentu yang bersumber dari masyarakat adat. Dalam hal ini Negara berkewajiban melakukan perlindungan ataupun pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat adat termasuk warisan budaya serta manifestasi budaya mereka termasuk sumber daya manusia dan genetika. Dan Pada masyarakat adat kedepatian semerap Kabupaten Kerinci terdapat suatu ketentuan adat dimana bakal calon kepala desa harus mendapat rekomendasi adat dan diangkat dari Depati dan Nenek Mamak. Ketentuan tersebut dipandang bertentangan dengan Paraturan Daerah setempat sehubungan dengan Pemilihan kepala desa. Maka mengingat ketentuan UNDRIP dan UUD 1945, maka Negara berkewajiban melindungi dan memelihara adat istiadat tersebut mengingat dampak positif yang timbul karenanya. Maka dalam hal ini ketentuan adat tersebut mestinya diatur di dalam Perda termasuk juga tentang pengakuan masyarakat adatnya. Di samping itu masyarakat perlu untuk membuka paradigma tentang HAM dalam pemilihan kepala desa di samping juga dalam paradigma pemberlakuan hukum adat perlu ada fleksibilitas dari Negara sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Kata Kunci: The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), Pemilihan Kepala Desa, Desa, Hukum Adat, Kearifan Lokal Abstract. Internationally The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) emphasizes respect for the local wisdom of indigenous legal communities. The selection of village heads is one of the regulatory concepts stipulated in Law No. 6 of 2014 on Villages. The selection of village heads in the concept of this law is conducted simultaneously stipulated by local regulations and the procedures are specifically regulated through government regulations as stipulated in Article 31 of Law No. 6 of 2014 on Villages. But it turns out that in practice, especially in indigenous peoples, the deability of the village head election often clashes with the arrangement of the village head election. So in this case the formulation of the problem in this writing is how the arrangement of the rights of indigenous peoples in The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) and the value and concept of local wisdom that applies in the selection of village heads in 5 (Five) Villages Semerap Kedepatian. The method used in this writing uses empirical juridical methods. And in this case it is concluded that UNDRIP regulates matters relating to individual rights as well as very specific collective rights sourced from indigenous peoples. In this case the State is obliged to protect or fulfill the rights of indigenous peoples including cultural heritage and their cultural manifestations including human resources and genetics. And in the indigenous people of kedepatian semerap Kerinci regency there is a customary provision where the prospective head of the village must get customary recommendations and be appointed from Depati and Nenek Mamak. The provision is considered contrary to the local Paraturan in relation to the election of the village head. So given the provisions of UNDRIP and the 1945 Constitution, the State is obliged to protect and maintain these customs given the positive impact that arises from it. So in this case the customary provisions should be regulated in the Regulation including also about the recognition of indigenous peoples. In addition, the community needs to open a paradigm on human rights in the selection of village heads in addition to the paradigm of the enforcement of customary law there needs to be flexibility from the State as long as it is not contrary to national law. Keywords: The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), Selection of Village Heads, Villages, Customary Law, Local Wisdom