IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN DI KABUPATEN GIANYAR I Ketut Partha Cahyadi I Made Arya Utama Kadek Sarna Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana Abstract The implementations of Act No.23 of 2014 consern Local Governance, it has been giving effect to judicial authorities particularly to Gianyar District Regulation No. 5 of 2014 in the rock mining business. In the Act substance there is a change of government affairs authorities which rise problems that related to the Gianyar District Regulation No. 5 of 2014. This is causing conflict of norm to the existence of rock mining business. Based on the analysis above then it can be formulated the problems as follows: How does the existence of authorities rock mining business in Gianyar Regency associated with functional authorities in Article 9 Act No. 23 of 2014 about Local Governance, and how is the juridical implication going to enactment the Law No. 23 of 2014 towards the Regional Government Gianyar Regency in operating rock mining that regulated by Gianyar District Regulation No. 5 of 2014. By using normative research method the author tries to reviewing in legislation and literature fields. Therefore, this thesis enlighten the implication of implementation Act No. 23 of 2014 about Regional Government towards operation of rock mining company in Gianyar Regency. Keywords: Act, Regional Regulation, Regional Government, Authorities Abstrak Berlakunya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan dampak yuridis terhadap kewenangan Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan. Dalam substansi undang-undang tersebut terjadi perubahan kewenangan urusan pemerintahan yang menimbulkan permasalahan berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2014 karena adanya konflik norma terhadap keberadaan kewenangan pengelolaan usaha pertambangan batuan di Kabupaten Gianyar. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana keberadaan kewenangan pengelolaan usaha pertambangan batuan di Kabupaten Gianyar dikaitkan dengan pembagian urusan kewenangan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan bagaimana implikasi yuridis pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014