ｩ 2014 Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota ｩ 2014 Biro Penerbit Planologi Undip Volume 10 (4): 369-375 Desember 2014 Incentive Approach Toward Retaining Cultivated Farmland. A Case of Badung District, Bali Province I Wayan Indrabayu Pandi Putra 1 Diterima : 16 April 2014 Disetujui : 30 April 2014 1 Mahasiswa Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Undip, Semarang, Jawa Tengah Kontak Penulis : indrabayu_90@yahoo.com ABSTRACT Farmland conversion has permanent impact, means that once it converted there will never be a wetland again. It also has continuous pattern as construction and expansion of settlements development will always followed by development of new accessibility where agricultural land that were originally located in remote area, indirectly enjoy benefit in terms of access and eventually soar of land prices. The increasing phenomena of conflict over land show that land has a massive opportunity especially to the urban area which has the dynamic pattern of spatial and social mobility. In order to addressing farmland conversion, many policies and regulations have been issued by Indonesian Government, including the newest one, Law no 41/2009 on Protection of Sustainable Agricultural Land. How far the relevancy of this approach with current regional development is and to what extent the effectiveness of this incentive approach pushing farmland holder to retain their land are the research questions that will be further elaborated through this research. Observation reveals that incentive system as mandated under Law no 41/2009 is not a new breakthrough and has not relevant with current demand in urban and regional development. This policy is too much rely on local government budget where its affects to the unequal incentive distribution. Moreover this incentive scheme aims to increase productivity whereas in context of Badung, the land productivity tends to decrease as result from narrower land size fragmented by inheritance system. Keywords: farmland conversion, public policy, incentive ABSTRAK Konversi lahan pertanian berdampak permanen dalam artian lahan yang terkonversi cenderung sulit untuk menjadi lahan basah kembali. Konversi juga memiliki pola berantai yaitu alih fungsi lahan akan selalu diikuti dengan berkembangannya infrastruktur setempat sehingga lahan-lahan disekitarnya menikmati keuntungan akses yang dengan sendirinya meningkatkan nilai dan harga lahan. Dalam upaya mengontrol tingkat konversi lahan pertanian, banyak aturan dan regulasi telah dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia, termasuk yang terbaru UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penelitian ini mengkaji relevansi regulasi ini terhadap dinamika pembangunan perkotaan serta menganalisa pengaruh pendekatan insentif terhadap keinginan petani mempertahankan lahan. Hasil analisa menunjukkan bahwa, model insentif yang dimandatkan dalam Undang-Undang no 41 Tahun 2009 bukanlah sebuah gagasan baru khususnya dalam menjawab dinamika pembangunan perkotaan. Kebijakan insentif ini sangat bergantung pada anggaran pemerintah daerah yang mana hal ini berpengaruh pada distribusi insentif yang tidak merata. Lebih jauh, skema insentif ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas yang mana dalam konteks Kabupaten Badung, nilainya cenderung menurun sebagai akibat dari fragmentasi lahan oleh system pewarisan. Hasil analisa regresi menunjukkan bahwa kontribusi lahan bagi ekonomi keluarga, serta tingkat kepuasan terhadap skema insentif tidak berpengaruh pada keputusan mempertahankan lahan, dimana keputusan ini secara umum dipengaruhi oleh faktor harga lahan. Kata kunci: konversi lahan pertanian, kebijakan publik, insentif