Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 01 No. 02, Desember 2023 100 DOI: doi.org/10.52029/gose.v1i2.174 Keterkaitan Hukum Privatisasi BUMN Terhadap Kewenangan Negara Intan Qurratulaini 1 , Muhajir 2 , Alif Saqrani 3 , Fatir Afwa 4 1234 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia Email Korespondensi: Intan.qurratulaini@ar-raniry.ac.id Abstrak Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Privatisasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan, kontribusi terhadap ekonomi negara, dan memperbaiki manajemen yang kurang efisien. Namun, terdapat kekhawatiran terkait hilangnya kedaulatan ekonomi melalui privatisasi. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan privatisasi berdasarkan GBHN 1999 dan UU BUMN 2003. Privatisasi memiliki berbagai dimensi dan tujuan, termasuk mengurangi peran negara dalam ekonomi, meningkatkan efisiensi manajemen, dan mengisi defisit anggaran negara. Peran BUMN dalam pembangunan telah signifikan, tetapi juga terdapat kasus-kasus pengelolaan yang buruk dan kerugian keuangan. Privatisasi BUMN dianggap sebagai cara untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kinerja perusahaan. Namun, terdapat tantangan dalam mencapai profesionalisme dan daya saing dalam BUMN karena status karyawan yang mirip dengan pegawai negeri. Terdapat juga kontroversi terkait privatisasi, dengan beberapa pihak berpendapat bahwa sektor-sektor tertentu sebaiknya tetap berada di bawah kontrol pemerintah demi kepentingan ekonomi. Privatisasi BUMN diatur oleh Undang-Undang BUMN, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses privatisasi. Namun, terdapat kekhawatiran terkait konsistensi regulasi ini dengan Konstitusi. Oleh karena itu, disarankan agar ada pembatasan dalam penjualan saham saat privatisasi dan pemerintah mempertahankan kepemilikan mayoritas saham. Selain itu, diperlukan definisi yang jelas untuk tujuan privatisasi dan pengaturan yang lebih rinci dalam UU BUMN. Kata Kunci: Hukum Privatisasi, BUMN, Konstitusi. Abstract Privatization of State-Owned Enterprises (BUMN) in Indonesia. Privatization is undertaken with the intention of enhancing company performance, contributing to the country's economy, and improving less efficient management. However, there are concerns regarding the loss of economic sovereignty through privatization. The Indonesian government has implemented a privatization policy based on the 1999 GBHN and the 2003 BUMN Law. Privatization has various dimensions and objectives, including reducing the state's role in the economy, increasing management efficiency, and filling the state budget deficit. The role of BUMN in development has been significant, but there have also been cases of poor management and financial losses. Privatization of BUMN is considered to overcome this problem and improve company performance. However, there are challenges in achieving professionalism and competitiveness in BUMN because employee status is like civil servants. There is also controversy regarding privatization, with some arguing that certain sectors should remain under government control in the interests of the economy. The privatization of BUMN is regulated by the BUMN Law, which emphasizes the importance of transparency, accountability, and fairness in the privatization process. However, there are concerns regarding the consistency of these regulations with the Constitution. Therefore, it is recommended that there be restrictions on the sale of shares during privatization and that the government maintain majority ownership of the shares. Apart from that, a clear definition is needed for the purpose of privatization and more detailed regulations in the BUMN Law. Keywords: Privatization Law, BUMN, Constitution.