AKUNTANSIKU Volume 3 No.1, 2024 Page | 14 Creative Commons Attribution 4.0 International IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH RI (SIPD RI) DALAM PROSES AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR Rizal Nur Arif 1) , Amrie Firmansyah 2)* 1) arifrizalnur@gmail.com, Politeknik Keuangan Nergara STAN 2) amriefirmansyah@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta * penulis korespondensi Abstract An adequate Regional Government Accounting System (SAPD) is supported by integrated information technology from the planning and budgeting process to regional financial accounting and reporting. Therefore, the Ministry of Home Affairs created the Regional Government Information System (SIPD) application, developed with the latest version of SIPD RI. SIPD RI will be required by all regional governments in Indonesia starting in Fiscal Year (FY) 2024. In FY 2023, the Karanganyar Regency Regional Financial Agency (BKD) has not yet fully implemented the SIPD RI application in the regional financial accounting and reporting process but is still using the SIMDA application /FMIS made by BPKP. Meanwhile, starting FY 2024, BPKP will close the SIMDA/FMIS service. Therefore, the Karanganyar Regency BKD must immediately prepare itself to implement the SIPD RI application implementation policy in FY 2024. This research discusses the general overview of the RI SIPD, the regional financial accounting and reporting process that the Karanganyar Regency BKD has implemented, and the readiness of the Regency BKD Karanganyar in implementing SIPD RI in FY 2024. The research uses the A Model of the Policy Implementation theory with qualitative research methods and data collection techniques in the form of triangulation. Based on the research results, it is concluded that the Karanganyar Regency BKD has not used SIPD RI in its regional accounting and financial reporting processes. However, for FY 2024, the Karanganyar Regency BKD is classified as adequately prepared to implement the RI SIPD policy because of the six aspects, five aspects of which have been fulfilled well. The research contributes to improving the literature on SIPD implementation in local governments in Indonesia. Keywords: Financial Reporting, Information Systems, Local Government. Abstrak Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yang memadai dengan ditunjang teknologi informasi yang terintegrasi mulai dari proses perencanaan dan penganggaran sampai dengan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri menciptakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang telah berkembang dengan versi terakhir SIPD RI. SIPD RI akan diwajibkan penggunaannya untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia mulai Tahun Anggaran (TA) 2024. Pada TA 2023, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar belum mengimplementasikan aplikasi SIPD RI sepenuhnya pada proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, melainkan masih menggunakan aplikasi SIMDA/FMIS buatan BPKP. Sedangkan mulai TA 2024, BPKP akan menutup layanan SIMDA/FMIS tersebut. Oleh karena itu, BKD Kabupaten Karanganyar harus segera mempersiapkan diri agar dapat melaksanakan kebijakan implementasi aplikasi SIPD RI pada TA 2024. Penelitian ini membahas terkait gambaran umum SIPD RI, proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang telah dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Karanganyar, dan kesiapan BKD Kabupaten Karanganyar dalam mengimplementasikan SIPD RI pada TA 2024. Penelitian menggunakan teori A Model of the Policy Implementation dengan metode penelitian kualitatif dan tenik pengumpulan data berupa triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa BKD Kabupaten Karanganyar belum menggunakan SIPD RI dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerahnya. Namun untuk TA 2024, BKD Kabupaten Karanganyar tergolong siap secara memadai untuk mengimplementasikan kebijakan SIPD RI karena dari enam aspek, lima aspek telah terpenuhi dengan baik. Penelitian berkontribusi dalam meningkatkan literatur implementasi SIPD pada pemerintah daerah di Indonesia. Kata Kunci: Pelaporan Keuangan, Pemerintah Daerah, Sistem Informasi PENDAHULUAN Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance merupakan salah satu poin penting dalam proses pembangunan. Dalam pembangunan dibutuhkan adanya perencanaan dan penganggaran yang memadai guna mewujudkan alokasi keuangan yang tepat dalam mendanai program-program prioritas yang telah ditetapkan. Dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran tersebut dibutuhkan pertanggungjawaban atau akuntabilitas keuangan yang memadai sehingga dapat