Implementation of the Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) Policy on Oil Palm Plantations in West Kalimantan https://doi.org/10.18196/jhi.v12i2.15505 Dewi Suratiningsih Department of International Relations, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia dewi.suratiningsih@fisip.untan.ac.id Hardilina Department of Public Administration, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia hardilina@fisip.untan.ac.id Akhmad Rifky Setya Anugrah Department of Political Science, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia akhmad.rifky@fisip.untan.ac.id Safira Department of International Relations, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia safirafy1999@student.untan.ac.id Dea Puspita Department of International Relations, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia puspitadea068@student.untan.ac.id Submitted: 14 July 2023; Revised: 01 September 2023; Accepted: 14 September 2023 Indonesia merupakan negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia. Namun, kebijakan Renewable Energy Directive (RED) oleh Parlemen Uni Eropa menyebabkan industri kelapa sawit Indonesia karena mengalami hambatan ekspor ke Eropa karena dianggap tidak memenuhi prinsip berkelanjutan. Sebagai respon dari kebijakan Uni Eropa tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada tahun 2009. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin semua pihak perkebunan kelapa sawit memenuhi standar pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia juga berupaya mempromosikan ISPO ke dunia internasional. Kalimantan Barat provinsi dengan luas perkebunan kelapa sawit terluas ketiga di Indonesia. Namun, dalam perjalanannya masih sedikit perusahaan kelapa sawit yang telah memiliki sertifikat ISPO. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di Kalimantan Barat belum efektif. Peneliti menggunakan konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Konsep Implementasi Kebijakan untuk menganalisis masalah dalam penerapan kebijakan ISPO di Kalimantan Barat. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menjelaskan beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan ISPO di Kalimantan Barat, antara lain: isi kebijakan yang tidak spesifik, kendala informasi, belum ada kebijakan publik yang mendukung implementasi, dan kegagalan distribusi potensi di antara pihak-pihak yang terlibat dan implementasi. Kata Kunci : implementasi kebijakan, kelapa sawit, Renewable Energy Directive (RED), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), pembangunan berkelanjutan. Abstrak JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL VOL. 12, NO. 2 (2024) Abstract When it comes to palm oil, Indonesia dominates the global market. However, the European Union Parliament’s Renewable Energy Directive (RED) policy created roadblocks for the Indonesian palm oil industry’s European exports because the product did not adhere to sustainability principles. In 2009, Indonesia adopted the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) policy in response to the European Union’s RED. This policy aims to promote sustainable practices on oil palm plantations. The government of Indonesia is likewise working to increase ISPO’s visibility abroad. Regarding Indonesian provinces, West Kalimantan has the third-largest area dedicated to oil palm plantations. However, only a few palm oil producers have obtained ISPO certification. This study aims to determine why the ISPO policy was ineffective in West Kalimantan by examining the challenges of enforcing the policy through the lenses of sustainable development and policy implementation. A descriptive qualitative method was applied, with data gathered through in-depth interviews, observation, and documentation. Non-specific policy substance, information restrictions, governmental policies not supporting implementation, and probable distribution problems among the parties engaged in execution were only a few factors this study cited impeding the ISPO policy implementation in West Kalimantan. Keywords: policy implementation, palm oil, Renewable Energy Directive (RED), Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), sustainable development. Copyright © (2021), Jurnal Hubungan Internasional, E-ISSN: 2503-3883 I P-ISSN: 1829-5088 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License