1 Analisis Tugas dan Fungsi Satpol PP dalam Penegakkan Perda Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Rifki Rizaldi /e-mail: 32.0201@praja.ipdn.ac.id Drs. Florianus Aser, M.Si / e-mail: florianusaser@ipdn.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam tugas dan fungsi Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2019 Tentang penanggulangan kemiskinan dengan mengulas tantangan serius yang dihadapi Kabupaten Majalengka dalam menangani kemiskinan ekstrim, terutama di Kecamatan Kadipaten. Kabupaten ini memiliki persentase penduduk miskin yang tinggi mencapai 11,21% yang menjadi fokus utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini menyoroti peran krusial Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda tersebut, mencakup pengawasan, pendampingan, dan pelaksanaan tugas untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Analisis ini menyoroti perlunya penegakan hukum yang ketat dan validasi data kemiskinan untuk menjaga efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan.Dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi literatur. Penelitian ini mengidentifikasi kendala implementasi serta memberikan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Diharapkan, upaya ini akan memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar secara signifikan. Kata kunci: Satpol PP, Penanggulangan Kemiskinan, Analisis Penegakan Hukum ABSTRACT This research aims to conduct an in-depth analysis of the roles and functions of the Satpol PP (Civil Service Police Unit) in enforcing Regional Regulation No. 11 Year 2019 on poverty alleviation in Majalengka District, focusing on the serious challenges faced in addressing extreme poverty, particularly in Kadipaten Sub-District. The district has a high percentage of impoverished population, reaching 11.21%, which is the primary focus of poverty alleviation efforts. This study highlights the crucial role of Satpol PP in enforcing the regulation, including monitoring, assistance, and enforcement tasks to ensure compliance. The analysis emphasizes the need for stringent law enforcement and validation of poverty data to maintain the effectiveness of poverty alleviation programs. Employing a qualitative approach through observation, interviews, and literature review, the research identifies implementation challenges and provides strategic recommendations for local governments to enhance the effectiveness of poverty alleviation programs. It is anticipated that these efforts will improve the quality of life for communities and significantly enhance access to basic needs. Keywords: Satpol PP, Poverty Alleviation, Law Enforcement Analysis