Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIIA) Vol. 14 No. 1 Tahun 2024: 71 - 84 Dhiya Fahriyyah Maritza, Taufiqurokhman Taufiqurokhman (2024). Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Volume 14 Nomor 1 Tahun 2024: 71 – 84 http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA DOI: 10.33592/jiia.v14i1.4679 p-ISSN 2477-5088 e-ISSN 2716-2621 Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif The Role Of Civil Society In Improving Bureaucratic Accountability Through Active Public Oversight 1 Dhiya Fahriyyah Maritza; 2 Taufiqurokhman 1’2 Ilmu Adminstrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan 15419, Banten, Indonesia Email: dhiyafahriyyah@gmail.com, taufiqurokhman@umj.ac.id (Diterima: 06-Juni-2024; Ditelaah: 11-Juni-2024; Disetujui: 25-Juni-2024) ABSTRAK Tujuan penelitian adalah menganalisis peran masyarakat sipil (organisasi) dalam meningkatkan akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan publik. Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia dan negara lain. Fungsinya sebagai jembatan antara pemerintah dan warga, meningkatkan partisipasi publik, mengadvokasi perubahan kebijakan. Beberapa contoh organisasi Non Pemerintah (NGO) tersebut, adalah: (1) WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia); (2) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA); (3) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Penelitian menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan lokus pada organisasi masyarakat sipil yang berhasil memantau kinerja birokrasi dan berfokus pada studi kasus berbagai organisasi masyarakat sipil yang telah berhasil memantau kinerja birokrasi dengan menggunakan tinjauan literatur yang komprehensif untuk mengeksplorasi temuan-temuan penelitian terbaru. Tiga teori yang menguatkan penelitian, yaitu Bovens (akuntabilitas), Putman (teori partisipasi publik) dan peran lembaga Ombudsman dalam menyelesaiakn aduan atau keluhan pelayanan publik dan mendorong pengawasan preventif yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan peran masyarakat sipil dapat melakukan, seperti: (1) Pengawasan Pemerintah; (2) Advokasi Kebijakan; (3) Pemberdayaan Masyarakat; (4) Pendidikan dan Kesadaran Publik. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan efektifitas organisasi masyarakat sipil, akseptabilitas informasi, dan dukungan entitas pemerintah. Kata kunci : Akuntabilitas, Birokrasi, Masyarakat-Sipil, Pengawasan-Publik. ABSTRACT The research aims to analyze the role of civil society organizations in enhancing bureaucratic accountability through public oversight. Civil society plays a crucial role in the social, economic, and political development in Indonesia and other countries. Its function as a bridge between the government and citizens, increases public participation, advocates policy changes. Some examples of Non-Governmental Organizations (NGOs) are: (1) WALHI (Indonesian Forum for Environment); (2) Women Household Heads Empowerment (PEKKA); (3) Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI). The study uses descriptive qualitative methodology focusing on civil society organizations that have successfully monitored bureaucratic performance and delves into case studies of