Vol. 2 No. 2, September 2024 E-ISSN: 2988-5280 DOI: 10.59065/plrev.v2i2.754 https://jurnal.upg.ac.id/index.php/primagrahalawreview 119 Analisis Hukum Tanggung Jawab Scribd Terhadap Unggahan Dokumen Informasi Akses Virtual Private Network (Vpn) Made Wipra Pratistita 1. Institusi 1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email wipratistita@gmail.com Penulis korespondensi Made Wipra Pratistita, Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, South Jakarta City, Jakarta 12450 UPN Veteran Jakarta wipratistita@gmail.com Riwayat artikel Dikirimkan Juli 2024 Disetujui Agustus 2024 Diterbitkan September 2024 Abstract: Activities in exchanging information and sharing knowledge through internet network- based facilities are one part of Digital Literacy. However, these information exchange activities are sometimes vulnerable to leakage of confidential information. One of them is related to the case of uploading state documents containing confidential information on the SCRIBD website. In this article written using normative legal research methodology, primary legal sources from legislation regarding the operation of electronic systems and secondary legal materials in the form of books and articles on informatics law are used. The resulting conclusion is that regulations in Indonesia need to be updated in an effort to hold electronic system operators legally accountable for uploading documents that are prohibited by statutory regulations. Keywords: uploads, confidential documents, information exchange, electronic system organizers. Abstrak: Aktivitas dalam bertukar informasi dan membagikan ilmu pengetahuan melalui sarana berbasis jaringan internet merupakan salah satu bagian dari Literasi Digital. Namun, aktivitas pertukaran informasi tersebut terkadang rentan terhadap kebocoran seperti pada kasus unggahan dokumen negara yang berisikan informasi yang bersifat rahasia pada situs web SCRIBD. Berangkat dari kasus tersebut tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana tanggungjawab SCRIBD atas adanya unggahan dokumen yang berisikan akses VPN oleh penggunanya. Metodologi penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dipergunakan dalam menjawab masalah tersebut dengan menjadikan sumber peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan sistem elektronik sebagai acuan utama dalam penelitian ini dilengkapi buku-buku dan artikel tentang hukum informatika sebagai sumber tambahan. Hasil dari penelitian ini nampak SCRIBD sebagai penyelenggara sistem elektronik sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas dokumen informasi akses VPN yang diunggah oleh penggunanya apabila dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan pengguna sebagai bentuk kebaharuan dalam penelitian. Sehingga tujuan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait tanggungjawab hukum penyelenggaraan elektronik atas dokumen informasi akses VPN yang diunggah oleh pengguna kedalam situsnya. Kata kunci: unggahan, dokumen rahasia, barter informasi, penyelenggara sistem elektronik.