Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume 2, Nomor 3, Mei 2025 e- ISSN: 3031-9706; p- ISSN: 3031-9684, Hal. 15-25 DOI: https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.853 Available Online at: https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi Received Maret 15, 2025; Revised Maret 30, 2025; Accepted April 11, 2025; Published April 14, 2025 Kajian Pancasila Sebagai Pilar Filosofis Demokrasi Indonesia dalam Pembentukan Kebijakan Hukum yang Berkeadilan Cindy Nurhasannah 1* , Meri Fernandes Sinaga 2 , Dinda Amalia Nasution 3 , Herlinda Herlinda 4 , Brent Hizkia Pandang 5 , Ramsul Nababan 6 1-6 Universitas Negeri Medan, Indonesia Email : cindynur1210@gmail.com 1* , merisinga2510@gmail.com 2 , dindaamalia.nst@gmail.com 3 , herlinda88490@gmail.com 4 , brenthizkia@gmail.com 5 , ramsulyandinbbn@gmail.com 6 Abstract, This research examines the role of Pancasila as a philosophical pillar in strengthening Indonesian democracy and shaping just legal policies amidst the dynamics of legal changes. The research background highlights the challenges in actualizing Pancasila's values within the legal system, reflected in the incongruence of legal policies with the principle of justice, limited public participation, and obstacles in the era of globalization. This qualitative study, employing a literature review method, aims to analyze the application of Pancasila's values in addressing legal challenges and to identify the constraints in its implementation as a foundation for democracy. The findings indicate a mismatch between legal policies and Pancasila's values due to political factors, a lack of understanding, complex bureaucracy, and systemic injustice. Limited public participation in policy formulation also poses a constraint. The implications of this research underscore the need to enhance the understanding and internalization of Pancasila's values in the legal policy-making process, as well as to increase public participation to achieve a more just and democratic legal system in accordance with the ideals of Pancasila. Keywords: Democracy, Justice, Legal Policy, Pancasila, Public Participation Abstrak, Penelitian ini mengkaji peran Pancasila sebagai pilar filosofis dalam memperkuat demokrasi Indonesia dan membentuk kebijakan hukum yang berkeadilan di tengah dinamika perubahan hukum. Latar belakang penelitian menyoroti tantangan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum, tercermin dari ketidaksesuaian kebijakan hukum dengan prinsip keadilan, keterbatasan partisipasi masyarakat, dan hambatan dalam era globalisasi. Penelitian kualitatif dengan metode studi literatur ini bertujuan menganalisis penerapan nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan hukum serta mengidentifikasi kendala implementasinya sebagai pijakan demokrasi. Temuan penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan hukum dan nilai Pancasila yang disebabkan oleh faktor politik, kurangnya pemahaman, birokrasi rumit, dan ketidakadilan sistemik. Keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan juga menjadi kendala. Implikasi penelitian ini adalah perlunya penguatan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembentukan kebijakan hukum serta peningkatan partisipasi masyarakat demi terwujudnya sistem hukum yang lebih adil dan demokratis sesuai dengan cita-cita Pancasila. Kata kunci: Demokrasi, Keadilan, Kebijakan Hukum, Pancasila, Partisipasi Masyarakat 1. LATAR BELAKANG Pancasila merupakan fondasi utama sekaligus pilar filosofis dalam sistem demokrasi Indonesia. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila tidak hanya menjadi identitas nasional, tetapi juga berperan sebagai sumber nilai dalam perumusan kebijakan hukum yang berlandaskan keadilan. Dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia dibangun di atas prinsip-prinsip yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, seperti musyawarah, keadilan sosial, dan persatuan. Namun, dinamika hukum yang terus berkembang menimbulkan berbagai tantangan dalam mengaktualisasikan Pancasila secara nyata dalam sistem demokrasi.