JRP : Jurnal Relasi Publik Volume. 3, Nomor. 2, Mei 2025 e-ISSN: 2986-3252; p-ISSN: 2986-4410, Hal 49-56 DOI: https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i2.3173 Received April 15, 2024; Accepted Mei 16, 2024; Published Mei 31, 2024 * Dian Ayu Wahyu Nurhidayati , dianayu9808@gmail.com Analisis Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Lingkup Sengketa Pemilu Dian Ayu Wahyu Nurhidayati¹ , Keisya Oktavia Afida Denna² , Najwa Aulia Widyaningrum³ , Putri Aulia⁴ , Rosita Adelia Putri⁵ , Theo Galih Prayudha⁶ , Kuswan Hadji⁷ Universitas Tidar E-mail : dianayu9808@gmail.com , keisyaoktaviaad@gmail.com , najwaaulia802@gmail.com , pa0563867@gmail.com , rositaadeliaputri03@gmail.com , theogalihp@gmail.com , kuswanhadji@untidar.ac.id Abstract. Indonesia adheres to a democratic government system that relies on the principle of checks and balances. This principle is inherent in the legislative institution, namely the DPR, which has the right to carry out its duties, one of which is the right to inquiry. In the election context, the right to inquiry can be used to investigate fraud or violations that occur in the election administration process. However, the use of the right to inquiry currently still raises pros and cons among the public. In response to this, this research aims to understand the juridical considerations regarding the right to inquiry in holding elections and analyze the influence of the right to inquiry on elections. The method used in this research is descriptive normative law by studying or reviewing primary and secondary legal materials. This research shows that the DPR’s right to inquiry cannot influence or cancel the election results. However, the DPR’s right to inquiry can be used to request information from the government regarding the implementation of elections. Keywords: democracy, inquiry, DPR, elections. Abstrak. Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi dengan mengandalkan prinsip check and balances. Prinsip ini melekat pada lembaga legislatif yakni DPR yang memiliki hak-hak dalam menjalankan tugasnya, salah satunya adalah hak angket. Dalam konteks pemilu, hak angket dapat digunakan untuk menyelidiki kecurangan atau pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemilu. Namun, penggunaan hak angket saat ini masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan yuridis terkait hak angket dalam penyelenggaraan pemilu serta menganalisis pengaruh atas hak angket terhadap pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan mempelajari atau menelaah dari bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini memberikan hasil bahwa hak angket DPR tidak dapat mempengaruhi atau membatalkan hasil pemilu. Namun, hak angket DPR dapat digunakan untuk meminta suatu keterangan dari pemerintah atas pelaksanaan pemilu. Kata kunci: demokrasi, angket, DPR, Pemilu. LATAR BELAKANG Negara Indonesia saat ini telah melalui perjalanan panjang terhadap demokrasi yang beracuan pada kedaulatan rakyat. Namun pada dasarnya, sistem ini pun masih banyak mengalami penolakan dari beberapa pihak yang mempunyai kepentingan sendiri. Sistem demokrasi tentu saja telah disebutkan dalam konstitusi. Sistem ini kekuasaan tertinggi terletak pada rakyat, bukan pada sekelompok elit maupun orang yang memiliki jabatan dan kuasa. Adapun sistem monarki dan oligarki yang dinilai masih kurang efektif jika digunakan di Indonesia dibanding dengan sistem demokrasi. Adapun pengertian lain dari demokrasi yakni sebagai sebuah penolakan atas penindasan terhadap kekuasaan otoriter dalam sebuah negara yang mementingkan kepentingan sendiri dalam mengambil kekuasaan dibanding kepentingan- kepentingan rakyat. Hal ini diungkap oleh Polybius.