Kanalisasi Politik Etnik Sofyan Sjaf Dosen Departemen SKPM FEMA IPB KOMPAS, 07 September 2012 Kesalahan pendekatan memperlakukan konteks obyektif masyarakat plural (baca: polietnik) mengakibatkan hadirnya ancaman serius posisi negara-bangsa di kemudian hari. Inilah kondisi obyektif Indonesia saat ini yang memiliki 761 etnik (subetnik) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kuatnya kontrol atas kekuatan (identitas) etnik saat rezim Orde Baru, melalui militer dan parpol pemerintah dalam struktur kekuasaan saat itu, berdampak terhadap terbentuknya wacana dominan seperti ”saatnya putra daerah berkuasa” atau ”lokal versus pendatang”. Ditambah pilihan demokrasi liberatif sebagai cara berdemokrasi di Indonesia, dominasi etnisitas dalam struktur kekuasaan politik di Indonesia semakin dilegitimasi. Pertanyaannya, bagaimana memperlakukan obyektivisme etnisitas sebagai realitas yang hadir di negeri yang struktur masyarakatnya dibangun dari masyarakat polietnik? Berbahaya Fenomena mengemukanya isu terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)—khususnya suku/etnik—dalam Pilkada DKI Jakarta bukanlah hal yang baru. Di beberapa daerah yang memiliki basis histori ”kerajaan tradisional”, stigmanisasi etnisitas dan ”kekuatan” demografi yang seimbang antaretnik merupakan kondisi obyektif yang terus direproduksi sebagai instrumen aktor untuk membentuk identitas etnik. Tujuannya tentu agar memperoleh kuasa simbolik, politik, dan ekonomi dalam arena ekonomi politik lokal. Realitas itu lalu dimaknai dalam bentuk tindakan aktor melakukan mobilisasi (identitas) etnik di berbagai arena. Hal ini tampak dalam modus operandi praktik-praktik ekonomi politik lokal, seperti pilkada dan penguasaan struktur ekonomi politik lokal. Lalu, apakah fenomena ini dapat dihindari agar kebinekaan dapat terjaga dengan baik? Pembentukan identitas etnik dalam arena ekonomi politik lokal selalu melekat dalam struktur kekuasaan ekonomi politik. Keterlekatan identitas etnik dalam struktur kekuasaan itu disebabkan kondisi subyektif (pengalaman) aktor senantiasa menempatkan kepentingannya bias etnik atas praktik-praktik dominasi- terdominasi dalam arena ekonomi politik.