Evaluasi Kebijakan Subsidi NonBBM Rudi Handoko dan Pandu Patriadi Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9, Nomor 4 Desember 2005 42 EVALUASI KEBIJAKAN SUBSIDI NONBBM Oleh: Rudi Handoko 1 dan Pandu Patriadi 2 Abstract This paper is about Indonesia non-fuel subsidy policy. Non-fuel subsidies include electricity, rice for the poor, fertilizer, public service obligation for state-owned enterprises, interest rate, and seeds. The purpose of this paper is to identify factors that influence the amount of the subsidy, measure the burden of the subsidy in the state budget in nominal and in ratio against Gross Domestic Product, identify the weakness and the strength of each the subsidy, determine if the subsidy policy is in the right purpose, and determine if the policy can be continued or dismissed in the future. The results of this paper are that there are many factors influence the amount of the subsidies that needed interdepartmental policy coordination, the burden of the subsidies in the state budget relative low and stable, although there are still weaknesses in the implementation of the subsidies, the non-fuel subsidies still can be continued due to the subsidies still be needed. Key words: Indonesia non-fuel subsidies, fiscal sustainability, electricity subsidy, fertilizer subsidy, interest rate subsidy, public service obligation (PSO) subsidy, rice subsidy, Program Raskin. I. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Indonesia saat ini sedang melakukan konsolidasi fiskal dalam rangka mencapai kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Akan tetapi konsolidasi fiskal ini menghadapi beban berat berupa utang publik yang cukup tinggi, subsidi yang semakin meningkat terutama subsidi BBM dan penerimaan pajak yang kurang optimal. Kenaikan harga minyak dunia yang diikuti dengan penurunan kurs rupiah terhadap dollar AS serta kenaikan BI rate untuk meredam inflasi dan penurunan kurs, semakin menambah beban APBN. Kebijakan subsidi yang dilakukan pemerintah selalu menimbulkan pendapat pro dan kontra. Ada kalangan yang berpendapat bahwa subsidi itu tidak sehat sehingga berapapun besarnya, subsidi harus dihapuskan dari APBN. Sementara pihak lain berpendapat bahwa subsidi masih diperlukan untuk mengatasi masalah kegagalan pasar. Subsidi nonBBM yang meliputi subsidi listrik, subsidi bunga kredit program, subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, dan subsidi PSO bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat kurang mampu dan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi sebagian kebutuhannya, serta membantu BUMN yang melaksanakan tugas pelayanan umum. Subsidi non-BBM ini pada umumnya disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menghasilkan dan menjual barang atau jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jualnya dapat lebih 1 Calon peneliti pada Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan, Bapekki, Depkeu 2 Peneliti Muda pada Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan, Bapekki, Depkeu