93 Wahyuningroem, Peran Perempuan dan Era Baru Peran Perempuan dan Era Baru di Nangroe Aceh Darussalam 1 Sri Lestari Wahyuningroem (Universitas Indonesia) Abstract In the midst of prolong conflict and the delay of reconciliation, Indonesian government pro- vides a special autonomy to the Aceh people to implement Islamic laws ( sharia’ ) in the socio- political realms. Yet, for Aceh women the implementation of sharia’ creates discriminative regulations such as enforcement to wear jilbab and curfew for them. Many recent political policies are totally disregard Aceh women as part of the Aceh society. Various local regula- tions ( qanun) that proposed by local government are not gender-sensitive and put forward violence in doing conflict resolution. Local autonomy brings the oppression of women’s roles in the society. Historically, Aceh women have significant roles in shaping cultural identity of Aceh society. In the past, the interpretation of sharia’ recognized and supported women’s leadership in the society. Hence, a new approach to put back women’s public roles in order to participate in reconciliation process of the Aceh society is needed. Key words: Aceh special autonomy; Islamic laws; women’s role; gender inequality. Pendahuluan Pada bulan Agustus 2001 pemerintah pusat Republik Indonesia memberikan otonomi khusus bagi Aceh meialui Undang-undang No 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Nangroe Aceh Darussalam. Undang- undang berisikan 34 pasal ini secara formal memberikan kewenangan khusus bagi Nangroe Aceh Darussalam untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan lokal dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia. Lebih dari itu, secara substansial undang-undang ini memberikan pengakuan akan eksistensi identitas masya- rakat Aceh sebagai sebuah etnisitas yang selama ini tertutup dalam hegemoni politik nasionalisme rejim Orde Baru. Kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan identitas dalam tataran politik formal menjadi penting mengingat hubungan yang tidak baik antara pemerintah pusat dan masyarakat Aceh selama Republik ini berdiri. Kekuasaan sentralistik yang diimplementasikan pemerintah pusat membawa dampak pada eksploitasi dan pemiskinan bagi masyarakat Aceh. Era reformasi yang sedang berlangsung di Jakarta mendorong tuntutan bagi pemenuhan diri yang lebih maksimal bagi masyarakat Aceh untuk lebih leluasa mengembangkan identitasnya. 1 Tulisan ini adalah makalah yang disajikan dalam panel “ Gender and Sexual Identity” pada Simposium Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA ke- 3: “ Rebuilding Indonesia, a Nation of ‘Unity in Di- versity’: Towards a Multicultural Society”, Kampus Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16–19 Juli 2002.