DIBAWAH BAYANG-BAYANG KEWARGAAN PASAR (MARKET CITIZENSHIP)?: Menegaskan Politik Inklusi, mengabaikan Politik Redistribusi 1 HASRUL HANIF 2 Social citizenship was organised around negotiation and conflict of interest which originated in the dualism between market and social sphere. In contrast, market citizenship reflects a more anti-pluralist understanding of politics that seeks to subordinate social policy to market imperatives (Jayasuriya, 2006:19) Catatan Pembuka Tulisan bertujuan untuk menguraikan fondasi teoritis atas formasi kewargaan (citizenship) terbentuk di Indonesia pasca desentralisasi. Formasi kewargaan tersebut terefleksikan dalam praktik kebijakan kesejahteraan sosial yang ada, khususnya kebijakan jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini menjadi penting untuk dikaji karena kewargaan, dalam tulisan ini, tidak semata-mata dilihat hanya sebagai status. Kewargaan lebih dipahami sebagai proses formatif-politis yang terejawantahkan dalam relasi antara sebuah institusi politik –yang menjadi wadah kontrak sosial- dengan anggota dalam komunitas politik itu dimana keduanya diikat dalam beragam hak dan tanggungjawab yang bersifat resiprokal. Seiring dengan proses demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia, berbagai kebijakan sosial mulai bermunculan. Di banyak daerah, muncul pemimpin-pemimpin budiman yang mencoba menginisiasi lebih program jaminan kesehatan, jaminan pendidikan dan jaminan sosial lainnya di tengah keterbatasan fiskal daerah. Pemerintah juga berusaha mendorong Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri untuk menanggulanngi kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur di daerah. Daerah-daerah tersebut bahkan mendapatkan apresiasi dan atensi bukan hanya dari pemerintah pusat tapi juga komunitas dan lembaga donor internasional. Daerah-daerah ini selalu diberi label “good practices” dan para pemimpinnya dianggap sebagai “a few good man” 3 (Pratikno 2002; Widianingsih 2006; Tamrin & Wijiyati [eds.] 2006); World Bank-INDOPOV 2006; Savirani 2005; Arifianto, Marianti, Budiyati & Tan 2005; Eko 2008) Oleh karena itu, tulisan ini akan berusaha untuk menemukan fondasi teoritik dari proses kebijakan sosial tersebut, terutama dari perspektif ilmu politik. Tulisan ini akan menguraikan bahwa berbagai proses kebijakan sosial yang ada sebenarnya juga adalah cerita lain dari 1 Disampaikan dalam Seminar International ke-13 “Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Kewargaan Subnasional dan Cita-cita Negara Bangsa dalam Dinamika dan Perspektif Lokal” yang akan diselenggarakan di Kampoeng Percik Salatiga pada tanggal 10-13 Juli 2012. 2 Staf pengajar di Jurusan Politik & Pemerintahan, FISIPOL UGM. Menekuni kajian kewargaan, pembangunan dan demokrasi. Email: hhanif@ugm.ac.id, hasrulhanif@gmail.com. 3 Dipinjam dari Majalah TEMPO yang berusaha mengapresiasi berbagai inovasi di daerah dengan menerbitkan 2 edisi khusus untuk menceritakan secara detail daerah-daerah tersebut, yaitu: edisi bahasa Inggris “A Few Good Men: Ten Regents & Mayors Are Our Figures Of 2008” (December 23-29 2008) dan edisi bahasa Indonesia “ 9 Daerah Bintang” (17-23 Agustus 2009).