Konflik Mega Proyek Tambang Pasir Besi Kulon Progo (Anatomi, Eskalasi, dan Resolusinya) "Dari pertambangan pasir besi yang merupakan terbesar di Asia Tenggara ini, diharapkan menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kulonprogo sebesar Rp1 triliun setiap tahun. Saya berharap penerus saya nanti meneruskan proyek pasir besi dan rencana pembangunan pelabuhan Adi Karta yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat maupun investor," (Toyo S. Dipo, Mantan Bupati Kulon Progo) 1 “Hati kami sudah terlanjur terluka oleh pendekatan pemerintah dan pihak investor yang salah sejak awal. Mereka tidak menggunakan car-cara persuasif. Bahkan kami yang tinggal di selatan jalan Daendles, dari Trisik sampai timur Sungai Serang, diperlakukan seperti layaknya “Gepeng” (gelandangan dan pengemis-pen) yang harus disingkirkan.” (Supriadi, Ketua PPLP) 2 Pengantar Paska tumbangnya rezim Orde Baru, opsi desentralisasi adalah keniscayaan yang tak terhindarkan dari demokratisasi politik bagi terwujudnya otonomi masyarakat maupun perluasan partisipasinya di tingkat lokal. Selain bisa mereduksi inefisiensi pembangunan yang sentralistis, desentralisasi bisa mengalihkan lokus perumusan kebijakan publik dari bebadan pemerintah pusat ke pemerintah lokal, untuk membuka peluang yang jauh lebih lebar bagi demokrasi yang substansial. Proses demokratisasi selama tiga belas tahun tak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Implementasi otonomi daerah—paska kejatuhan Soeharto dan pemilu 1999 itu—telah melahirkan gelombang balik. Banyak kasus menunjukkan perumusan kebijakan publik di daerah tidak menunjukkan tingkat sensitifitas kepentingan masyarakat. 3 Kebijakan lebih berpihak dan menguntungkan para elit politik predatoris di tingkat lokal. 4 Mereka adalah individu dan kelompok yang sebelumnya berfungsi sebagai operator-operator lokal dan para birokrat sisa Orde Baru—dari yang kecil sampai ukuran menengah, namun secara politik adalah para koneksi bisnis yang berambisi besar, juga sederetan mantan antek dan penegak rezim. 5 1 Proyek Pasir Besi Harus Diteruskan dalam Kedaulatan Rakyat, 09 Agustus 2010. 2 Transkrip wawancara dengan Supriyadi pada 12 Juni 2011. 3 Baca Purwo Santoso dan Tri Susdinarjanti, Konflik dalam Perumusan Kebijakan Publik: Potret Persilangan Kepentingan dalam Menata Peradaban dalam Triyono, Lambang dan Najib Azca (ed). Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia; Yogyakarta: CSPS Books, 2004, hlm.263-287. 4 Aniruddha Dasgupta dan Victoria A. Beard, Community Driven Development, Collective Action and Elite Capture in Indonesia dalam Development and Change, 2007. hlm. 232 5 Vedi Hadiz, Decentralisation and Democracy in Indonesia: A Critique of Neoinstitutionalist Perspective” dalam Toby Carroll, Pembangunan Sosial sebagai “Kuda Troya” Neoliberal: Bank Dunia Dan Program Pengembangan Kecamatan di Indonesia, dalam Prisma Vol. 29, Juli 2010, hlm.100. * AB. Widyanta - Konflik Mega Proyek Tambang Pasir Besi Kulon Progro: Anatomi, Eskalasi, dan Resolusinya 1 * Penulis adalah asisten Peneliti pada Pusat Studi Pedesaan & Kawasan UGM dan konsultan pada Kaldera Institute, AB.Widyanta, S.Sos, MA Oleh: Institute for Sustainable Development. Kontak: andrewwidyanta@gmail.com; laman untuk artikelnya: spotakerblank.blogspot.com