1 PENGARUH KECERMATAN PROFESI, OBYEKTIFITAS, INDEPENDENSI DAN KEPATUHAN PADA KODE ETIK TERHADAP KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Pamekasan) SUBHAN, SE. MA. Universitas Madura ABSTRACT The aim of this reseach was to identify the influence of due professional care, objectivity, independency and act upon code of ethics for the quality of audit result in the Inspectorate of Pamekasan Regency. Independence variable in this reseach were due professional care, objectivity, independency and act upon code of ethics. Dependent variable of this reseach was the quality of audit result. Data of this research is primer data obtained from questionnaires circulated to all auditors in Inspectorate of Pamekasan Regency. The result of this reseach has shown that the due professional care, objectivity, independency and act upon code of ethics were simultaneus affected significantly to the quality of audit result in the Inspectorate of Pamekasan Regency. Partially, objectivity that not affected significantly to the quality of the result of audit result in the Inspectorate of Pamekasan Regency, however, the due professional care has the bigger impact to the quality of audit result. Key Word : Due professional care, Objectivity, Independency, Act upon code of ethics, Quality of audit result. 1.1 Latar Belakang Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-undang No. 33 Tahun 2004 merupakan era baru dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah dalam bentuk otonomi Daerah. Dampak pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi terhadap permasalahan bagaimana pengelolaan keuangan dan anggaran dearah yang akan tercermin dalam bentuk laporan keuangan. Untuk mewujudkan pelaksanaannya diperlukan aparat pengawas daerah yang mampu mengontrol kebijakan pengelolaan keuangan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 (pasal 24) pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit