PERAN ELECTRONIC GOVERNMENT DAN RELASI MEDIA MASSA LOKAL DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI NTB (Studi Kasus Pada Bagian Kesekretariatan dan Pusat Data Elektronik, Sekertariat Daerah Provinsi NTB dengan Media Massa: Lombok Post dan Lombokita.com) Khoirul Hidayat (105120600111014) LATAR BELAKANG Berjalannya proses keterbukaan informasi publik, yang diselenggaarakan oleh pemerintah tentunya memiliki peranan penting terhadap keterlibatan media massa yang turut membantu pemerintah dalam mewujudkannya. Terselenggaranya akses informasi dan publikasi dari pemerintah kepada masyarakat sangat dibutuhkan, terkait proses demokrasi yang menjadi hal utama dalam menelaah pemerintahan yang baik atau good governance. Kegiatan penyebaran informasi, publikasi, maupun sosialisasi dari kegiatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada masyarakatnya memang masih memiliki beberapa kendala. Permasalahan mengenai proses komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat, seperti minimnya akses informasi kepada publik, menjadikan pemerintah dan media massa menjalin relasi/kerjasama yang nantinya akan menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Hal senada didukung oleh pernyataan Tamburaka & Rianto (2012) sebagai berikut: “Harus diakui jika media massa memiliki kekuatan besar mempengaruhi opini publik. Melalui fungsi agenda setting, media massa mampu mengubah peristiwa biasa menjadi luar biasa penting bagi publik, dan memainkan berbagai peranan dalam masyarakat. Faktanya, memang banyak kejadian penting di berbagai penjuru dunia digerakkan oleh media massa”. 1 “Reformasi pemerintahan sebagaimana terjadi di Indonesia pada akhir tahun 90-an yang lalu, menunjukkan bahwa tuntutan aktualisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi tidak dikesampingkan lagi untuk menjadi perhatian utama”. 2 Proses penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai transparansi kegiatan, maupun berbagai kebijakan daerah tercantum dalam UU No.14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Menimbang bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap 1 Apriadi Tamburaka, Agenda Setting Media Massa, Jakarta: Rajawali Press, 2012, Hlm.7 2 Budi Rianto, Aplikasi E-government Dalam Pelayanan Publik, Surabaya: PMN, 2012, Hlm.32