1 Menuju Kebijakan Pembangunan Kelautan yang Menyejahterakan 1 Rissalwan Habdy Lubis USAID-IMACS Policy Development Specialist Laut adalah bahan baku sumber daya kehidupan yang sangat luar biasa bagi Indonesia. Bahkan jargon bangsa Indonesia yang terdokumentasikan dan tersosialisasikan melalui lagu anak-anak berjudul ȁNenek Moyangku Seorang PelautȂ telah sangat bersahabat di telinga kita semua. Namun sayangnya, pada periode orde baru selama kurang lebih 30 tahun, orientasi kebijakan pembangunan nasional lebih diarahkan pada gagasan teritorial yang lebih berfokus pada daratan. Pembangunan sendiri adalah sebuah upaya mencapai kemajuan bagi umat manusia. Secara umum pembangunan seringkali dikaitkan dengan pencapaian dan peningkatan kesejahteraan secara ekonomis. Hal ini terutama terjadi pada negara sedang berkembang, yang pada gelombang awal pembangunan pasca kolonialisme diidentikkan dengan peningkatan pendapatan per kapita atau populer disebut sebagai strategi pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 1997: 7). Ide dasar dari pembangunan berbasis ekonomi ini adalah pertumbuhan yang akan membawa dampak menetes ke bawah (trickle down effect). Penerapan konsep trickle down effect tersebut ternyata tidak hanya terjadi dalam konteks sektoral, melainkan juga melebar ke dalam konteks spasial. Pembangunan yang bertujuan pertumbuhan telah menciptakan daerah atau kawasan atau matra yang mendapatkan perhatian pembangunan yang lebih dari daerah lainnya (Gore, 1984: 25-27). Dalam kenyataannya di Indonesia, seolah-olah ada polarisasi antara kota dan desa, demikian pula antara Indonesia bagian Barat dengan Indonesia bagian Timur dan juga daratan dan lautan. Daerah daratan di perkotaan dan khususnya yang berada di kawasan Barat Indonesia telah menjadi sentral pembangunan selama masa orde baru. Industri hulu hingga hilir berkembang dengan pesat di tempat tersebut. Sementara daerah pedesaan dan daerah 1 Concept paper of core competence, 4 September 2014.