PEMBERANTASAN KORUPSI DI FINLANDIA Tesalonika Broery Agustin Program Diploma IV Akuntansi Kurikulum Khusus, STAN, Tangerang Selatan email: tesalonikabroery@gmail.com Abstrak – Finlandia, sebuah negara yang terletak di belahan utara bumi dengan wilayah seluas 338.000 km2 yang dihuni oleh 5,3 juta penduduk, merupakan salah satu negara industri maju dan modern dunia yang terkenal dengan tinggi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi. Sejak tahun 1995 Finlandia selalu berada di urutan lima besar sebagai negara paling bersih dari korupsi menurut Transparency International. Kata Kunci: korupsi, Finlandia, OCRC, Rikoksentorjuntaneuvosto. 1. PENDAHULUAN Transparency International merilis hasil Indeks Persepsi Korupsi pada tanggal 5 Desember 2012. Finlandia bersama Denmark dan Selandia Baru menempati posisi teratas sebagai negara paling bersih dari korupsi di dunia. Capaian ini didukung oleh beberapa faktor penting terutama faktor kultur anti-korupsi yang membuat korupsi sulit berakar di Finlandia. 2. PEMBAHASAN Konsistensi Finlandia dalam prestasinya menekan angka korupsi hingga tingkat minimum adalah hasil dari proses pembangunan masyarakat secara komprehensif oleh bangsa Finlandia selama lebih dari dua abad. Berawal dari bangsa yang miskin, tidak berpendidikan, tergantung pada sektor pertanian dan dijajah negara lain pada abad 19 hingga kini Finlandia menjadi negara republik merdeka yang demokratis sekaligus negara industri maju di kawasan Skandinavia. Di dalam hal pemberantasan (pencegahan) korupsi, Finlandia memiliki empat kiat keberhasilan yaitu; 1) Pentingnya nilai etika dan kontrol masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa korupsi hanya bisa dihilangkan melalui tata pemerintahan dan administrasi yang baik. Hal ini dilakukan dengan meminimalisir orang-orang politik dalam pemerintahan. Memperbanyak pegawai profesional dapat mencegah terjadinya korupsi jika dibandingkan dengan pegawai atau pejabat politik karena pegawai profesional tidak mengeluarkan ongkos politik untuk menjabat. Jadi, tak ada kepentingan politik atau memasukkan orang-orang politik yang tidak kompeten ke kementerian apa pun di Finlandia. Bermula dari sana, akhirnya timbul kepercayaan (trust) yang tinggi pada masyarakat. 2) Integritas pegawai pemerintah. Hancurnya reputasi akibat tidak adanya integritas bisa membuat seseorang dipecat dan menanggung aib sosial yang kuat. Oleh karena itu, para pegawai di Finlandia sangat menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Rasa malu juga tumbuh di kalangan pegawai pemerintah. Jika terdapat pegawai pemerintah yang tertangkap memberikan atau menerima suap, hal itu akan menimbulkan aib sosial yang sangat kuat. Hal ini bisa terlihat dengan mundurnya Anneli Jäätteenmäki, Perdana Menteri perempuan pertama di Finlandia, hanya karena dia berbohong. Anneli Jäätteenmäki berkata “Kalau kepercayaan hilang, berarti posisi juga hilang. Saya telah kehilangan kepercayaan itu. Dan jelas, waktu saya sebagai perdana menteri telah berlalu,” membuktikan bahwa integritas yang tinggi, yang antara lain dicerminkan dari budaya malu, akhirnya menjadi kata kunci untuk menciptakan Finlandia sebagai negara terbersih di dunia. 3) Undang-undang anti-korupsi. Di Finlandia dikenal dua macam undang-undang yang mengatur masalah korupsi, yaitu UU Prosedur Administrasi dan UU Hukum Pidana. Kedua hukum tersebut kurang lebih sama dengan hukum anti-korupsi di banyak negara, hanya saja Finlandia memang lebih unggul dalam kedisiplinan penerapannya. Terdapat pasal-pasal khusus yang mengatur perbuaran yang dikategorikan melanggar hukum, seperti suap, membocorkan rahasia jabatan, dan lain-lain. Di Finlandia kasus-kasus korupsi tidak selalu melibatkan nilai uang yang berujung pada dipidananya pelaku korupsi. Kasus-kasus seperti menunda pengumuman penting yang wajib diketahui masyarakat, merendahkan prinsip-prinsip kesamaan hak, membuat putusan dengan pertimbangan yang tidak tepat, bersikap diskriminatif, memberikan nasihat yang tidak cukup, juga dikategorikan sebagai tindakan- tindakan pejabat publik yang terkait dengan korupsi. 4) Mekanisme audit. Fungsi audit memegang peranan penting dalam pencegahan korupsi di Finlandia. Pemeriksaan keuangan maupun kinerja di Finlandia bertumpu pada institusi audit internal. Di Finlandia, pengendalian administratif