Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2014 (SENTIKA 2014) ISSN: 2089-9813 Yogyakarta, 15 Maret 2014 236 LIMA METODE PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PENGEMBANGAN E-GOVERMENT Wecka Imam Yudhistyra 1 , Eko Nugroho 2 Jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Univeristas Gadjah Mada Jl. Grafika No. 2 Yogyakarta 55281 E-mail: weckayud.cio.8b@mail.ugm.ac.id ABSTRAK Meningkatnya keinginan untuk pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (e-Government), semakin perlu juga sebuah organisasi pemerintah mempunyai perencanaan strategis Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Salah satu manfaat dari adanya perencanaan strategis Sistem Informasi dan Teknologi Informasi adalah supaya pengembangan e-Government menjadi lebih terarah. Pada paper ini akan dibahas mengenai lima metode perencanaan strategis yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan e-Government. Kelima metode perencanaan strategis Sistem Informasi dan Teknologi Informasi tersebut adalah Information Engineering(IE) versi James Martin, Enterprise Architecture Planning versi Steven H. Spewak, The Open Group Architecture Framework (TOGAF), dan Strategic Planning Information System (SPIS) versi John Ward dan Joe Peppard. Kata Kunci: perencanaan, SI, TI, E-goverment, IE, Zachman, EAP, TOGAF, SPIS 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Organisasi di seluruh dunia harus selalu melakukan inovasi strategi agar tidak terlindas oleh pesaing. Selain itu, melakukan inovasi strategi bisa memperoleh keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaing (Friedman & George, 2010). Salah satu inovasi strategi yang paling tepat untuk memperoleh keunggulan kompetitif adalah dengan cara penataan ulang organisasi, dengan melibatkan manfaat dari Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SI/TI) terhadap proses yang ada di dalam organisasi (Hammer & Champy, 1993). Perkembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SI/TI) yang sangat pesat pada saat ini, telah dianggap juga sebagai sumber daya yang sangat penting bagi organisasi (baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta) (Hammer & Champy, 1993), yang tidak hanya berperan sebagai suatu dukungan semata, namun juga telah berperan sebagai key operational, high potential, peran strategis, dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam organisasi (Wheelan & Hunger, 2004). Khusus organisasi pemerintah yang ingin meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (e- Government), semakin terasa perlunya perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi sebagai suatu arahan strategis dan kerangka kebijakan penggunaan sistem informasi untuk mendukung tugas bagi organisasi pemerintah ke arah efektifitas pelayanan publik serta layanan antar instansi pemerintah (Government to Citizen, Goverment to Business, Goverment to Employee, Goverment to Goverment) seoptimal mungkin, sesuai dengan visi dan misi organisasi pemerintah. e-Government bukanlah sebuah proses tunggal yang bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat melainkan sebuah proses evolusioner jangka panjang dalam mengubah proses dalam pemerintahan untuk fokus kepada layanan terhadap masyarakat. Tujuan dari e-Government sendiri adalah untuk memberika layanan pemerintah kepada masyarakat dengan lebih efektif.Oleh sebab itu, maka perlu untuk mengetahui mengenai metode perencanaan strategis dalam pengembangan e-Government.Berikut akan dibahas beberapa metode perencanaan strategi yang telah dikembangkan dari dulu hingga sekarang. Beberapa metode perencanaan strategi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SI/TI) yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas e- Government dalam organisasi pemerintah. (a) Information Engineering (IE) versi James Martin. (b) Enterprise Architecture Planning (EAP) versi Steven H. Spewak. (c) The Open Group Architecture Framework (TOGAF). (d) Zachman Framework for Enterprise Architecture. (e) Strategic Planning Information System (SPIS) versi John Ward dan Joe Peppard. 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 e-Government e-Government secara umum dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan penyampaian layanan (Forman, 2005). Istilah e-government atau electronic government merujuk pada penggunaan teknologi informasi oleh organisasi pemerintahan agar organisasi tersebut menjadi lebih efektif dan transparan. Dengan e-