85 TINJAUAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM POLITIK PERSPEKTIF FEMINISME Ashabul Fadhli Dosen UPI-YPTK Padang Bergiat di Women’s Crisis Center Nurani Perempuan Padang Abstract: Overview of women in political leadership perspective of feminism. e low participation of women to become leaders in politics because dominance of men and politics. In Indonesian politics, especially in airmatife action for women, is still increase quantity to fulill requirement representation as a "politics of presence". his is cause by culture values, perspectives and unbalanced work patterns between men and women Keywords: leadership, women, politic, feminism Abstrak: Tinjauan kepemimpinan perempuan dalam politik perspektif feminisme. Rendahnya partisipasi perempuan untuk menjadi pemimpin dalam politik disebabkan dominasi laki-laki dan politik masih kuat. Dalam politik Indonesia, terutama pada tindakan affirmatife action peran perempuan masih sebatas peningkatan jumlah kuantitas untuk memenuhi persyaratan, sebagai representasi "politik kehadiran". Hal ini tentu saja disebabkan oleh substansi pengaturan nilai, perspektif dan pola kerja persaingan bebas yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kata kunci: kepemimpinan, perempuan, politik, feminisme PENDAHULUAN Kesalahpahaman mengenai nilai-nilai yang dianut dalam ruang lingkup sosial merupakan salah satu musabab terjadinya pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, budaya dan politik. Sejauh ini, hak-hak tersebut diasumsikan hanya dapat dibangun dan di implementasikan melalui kebijakan pembangunan yang diprakarsai lansung oleh pemerintah. Pemikiran ini dilandasi anggapan dasar bahwa realisasi hak-hak di atas memerlukan waktu yang dilakukan secara bertahap (Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya: Pasal 2). Dimulai pada masa orde baru, pembangunan menjadi modal politik yang sangat penting di Indonesia. Penghargaan yang diterima oleh Soeharto sebagai Presiden saat itu sebagai bapak pembangunan nasional menjadi pijakan awal dalam peningkatan pendidikan perempuan. Kebijakan politik orde baru (1985) menghadirkan iklim segar terkait bertambahnya jumlah perempuan yang lulus sekolah secara signiikan. Kendati demikian, masih pada rezim pemerintahan Soeharto, intervensi yang begitu ketat senantiasa diberlakukan terhadap organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi perempuan. Gerakan perempuan dihancurkan secara sistemik dengan memberi stigma pasrah dan patuh atas subordinasi. Distabilitas sosial dan suasana yang masih kisruh menimbulkan pertanyaan- pertanyaan apakah dengan perkembangan