PERSPEKTIF Volume VII No.4 Tahun 2002 Edisi Oktober PELAKSANAAN BESTUURSDWANG DALAM BIDANG PERIZINAN (Suatu StudiDalamKonteks Hukum Lingkungan) Oleh : W.M. Herry Susilowati ABSTMCT License is an instrument that the most widely used in public adminislration law. The implementation of administrations sanction (bestuursdwang) thereJore enable the governmenl to take the administrative action effectively and prevenlively, Il is one ol governmenl discrelion aulhority. The instrument has stabilizer, perfective and corrective function to make everyone who conflict or break the law Io end their action. Bestuursdwang is lhe nnsl importanl law enforcemenl ss it is very efective 'real action' (eitelijkhandellingen) that governmenl could make lo end lhe conditions that is prohibited in odministrative law. The dissatisfed or suffered party is able to subntit beschikking lo be examined in PTUN. ht lhis conlent, the judge will act as lhe invenlion of law, the former of law, the innovator of lau, and lhe execulor of law and lhe fortifcation of justice. That also happens in living space conservation. Keywords : Public administration law, discretion authority, Iou, enforcement. PENDAHULUAN Dewasa ini semakin disadari, dengan munculnya konsepsi negara hukum modern (welfarestate)diEropa Barat padapermulaan abad ke-20, yangmengutamakan kesejahteraan rakyat, telahmembawa konsekuensi bagi campurtangan administrasi negara yangsemakin luas, sejalan dengan tugas melaksanakan servis publik yang sangat kompleksdan memasukihampir semua aspek kehidupan; sehingga tidak jarang kita mengalami kesukaran tentang batas-batas ruanglingkuptugas dari administrasi negara iru sendiri. Indonesia yang juga sebagai penganut konsepsiweAdrestate (negara kesejahteraan) tentunyatidak terlepas membawapengaruh bagi keleluasaanadministrasi negara dalam rangka pelayanankepada masyarakat. Bahkan kepada administrasi negara diberikan kebebasan untukatas inisiatif sendiri melakukan perbuatan-perbuatan guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak, yang belum ada aturan dalam rangka penyelesaiannnya (r ie s e rmes se n). Namun demikian, keleluasaan dimaksud tersebut tidaklah bersifat mutlak,tetapisejalan dengan konstitusi, Indonesia sebagai negarahukum (rechtstaat),segala tindakan administrasinegara Pelaksanaan Besluursdu'ang Dalom Bidong Perizinan 216 W.M. HerrySusilowati