Jurnal Kebangsaan, Vol.3 No.5  Januari 2014 ISSN: 2089-5917 Ghazali Syamni, dkk |Hubungan Pendapatan Asi Daerah terhadap Belanja Langsung di Kab. Aceh Utara 11 HUBUNGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA LANGSUNG DI KABUPATEN ACEH UTARA Ghazali Syamni 1*) , Zaafri Husodo 2) , dan Syarifuddin 3) 1 Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh * ) syamsi_ghazali@yahoo.com 2 Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2 PPIM Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh __________________________________________________________________________ ABSTRACT The objectives this research is to analyze the relationship legal revenue to expenditures in North Aceh. The data used in this study are reported revenue realization consisting of local taxes, retribution, and other legal revenue to particular expenditure direct in North Aceh for 30 years from 1982 -2011. The method used in this study is multiple regression analysis. The results found that the revenue associated with direct expenditure in the North Aceh. This indicates that the higher the revenue, the greater the direct spending by an area. Subsequently other findings in this study are all components of tax revenue in this case, retribution, etc. legitimate income also affect direct spending. These findings indicate the government of the district or other government in Indonesia to be more active in raising revenue. But in the process of determination procedures or approaches that investment pro investment. Keywords: relationship, legal revenue, expenditures, north Aceh __________________________________________________________________________ 1. Pendahuluan Aceh Utara yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. pada tahun 1999 terbentuknya daerah pemekaran baru yaitu Kabupaten Bireuen, dan kemudian pada tahun 2001 Aceh Utara dimekarkan lagi, dan lahirlah serta terbentuknya Kota Lhokseumawe. Sehingga Kabupaten Aceh Utara yang semula adalah satu daerah otonom kabupaten, sudah menjadi tiga daerah otonom yakni d Kabupaten Aceh Utara sebagai kabupaten induk, Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe sebagai Kabupaten/Kota yang baru. Setelah terjadinya pemekaran tersebut tentu saja Kabupaten Aceh Utara sedikit mengalami kendala dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memajukan wilayahnya. Hal tersebut terjadi karena akan menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah, yang disebabkan oleh pendapatan asli daerah telah terbagi dengan dua daerah pemekaran lainnya. Di samping itu, habisnya sumber daya alam (cadangan Migas) yang ada dibumi Aceh Utara juga menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah setiap daerah berbeda beda. Daerah yang memiliki kemajuan industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cendrung memiliki PAD jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya, begitu juga sebaliknya, karena itulah terjadi ketimpangan pendapatan asli daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah. Penurunan pendapatan asli daerah berimbas pada pelaksanaan pembangunan yang dilakukan melalui belanja langsung. Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap pembiayaan pengeluarannya yang dianggarkan dalam Belanja langsung Daerah salah satunya dapat dilihat dari jumlah PAD belum menunjukkan persentase yang mengembirakan, bila dibandingkan dengan jumlah pendapatan non PAD, dimana