ANALISIS WEBSITE KPU PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN METODE PIECES Condro Laksono 1 , Sasono Wibowo SE, M.Kom 2 1,2 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro Jl. Nakula I No.5-11, Semarang,50131 Telp : (024)351726, Fax : (024)3569684 E-mail : cl_17@rocketmail.com 1 , sasono@dsn.dinus.ac.id 2 ABSTRAK Website KPU selama ini kurang uptodate dan perpaduan warna tampilan website kurang memenuhi interaksi manusia dan komputer yang baik. KPU merupakan salah satu lembaga negara yang memanfaatkan teknologi informasi saat ini untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas sesuai dengan bidang dan tugasnya. Metode yang digunakan yaitu metode PIECES yang menggunakan enam variabel evaluasi yaitu Performance, Informasi, Economic, Control/Security, Efficiency, dan Service. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi KPU Provinsi Jawa Tengah. Dengan di analisisnya website KPU ditemukan variabel kinerja KPU yang kurang dan variabel ekonomi yang kurang. . Kata Kunci : KPU, analisa, website, metode PIECES, www.kpu-jatengprov.go.id ABSTRACT Commission's website for less uptodate and color combination look of the website is less fulfilling human interaction and a good computer. Commission is one of the state agencies that utilize current information technology to disseminate information to the public in accordance with the field and its work. The method used is the method that uses six variables PIECES evaluation of the Performance, Information, Economic, Control / Security, Efficiency, and Service. This method is used to evaluate the Central Java Provincial Election Commission. With the website in its analysis the Commission found that the Commission's performance is less variable and less economic variables. Keywords : KPU, analysis, websites, methods PIECES, www.kpu-jatengprov.go.id 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Di era informasi, pelayanan publik mengahadapi tantangan yang sangat besar. Hal ini berkaitan dengan relasi antara negara dengan pasar, negara dengan warganya, dan pasar dengan warga. Dahulu, negara memposisikan dirinya sebagai pihak yang paling dominan dalam pelayanan publik. Pasar dan warga negara mau tidak mau harus menerima kondisi pelayanan publik yang tersedia. Tidak sedikit warga negara yang merasa kecewa dengan pelayanan publik yang berpihak pada golongan tertentu, komunikasi yang dibangun oleh aparat penyedia layanan tidak ramah dan cenderung berbelit-belit (tidak efektif). Seiring dengan perkembangan jaman dan logika, kondisi pelayanan publik yang disediakan mendapat kritikan dari berbagai pihak untuk memperbaiki kualitas komunikasi dan pengelolaan pelayanannya, mengingat tidak semua warga negara dapat menikmati aksesibilitas pelayanan publik yang efektif. Padahal sebagai amanat