1 Lokalisasi Demokrasi: Politik Identitas dalam Gerakan Keistimewaan di Yogyakarta Pasca Orde Baru, 2003-2012 David Efendi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; Peneliti di JKSG UMY Email: defendi@umy.ac.id Abstract: A liberalization of political system in Indonesia has created so many social and political problems due to the ‘unintended’ consequance of democratization in local level. Giving privilege for a certain aristocrat in one hand was believed as an 'Asian Value'—authoritarian can be accepted by the people, but incompatible with democracy on the other hand. The decentralization and the third wave of democratization in Indonesia by installing ‘liberal democracy’ created a bad situation within society: localizing corruption and the emergence of ‘old’ elites. Those are the reasons why Yogyakarta opposes a liberal democracy in thir movement to support non-elected governor mechanism. The finding is clear that people in Yogyakarta succeed in mobilizing local identity and culture to win the political bargaining toward national policy. In addition, the role of community as voluntary organization in this movement are significant as kind of social capital mobilization within the special regions. Key words: democracy, paguyuban, local identity, decentralization, DIY. Pendahuluan Praktek liberalisasi politik meninggalkan persoalan serius dalam perjalanannya akibat perubahan yang dipaksakan. Pertama, demokratisasi di Era Soekarno dengan menguatnya parlemen berakhir dengan 'otoritas' tunggal yang berpusat dtangan Soekarno atas nama demokrasi terpimpin atau demokrasi ketimuran—bisa diartikan dengan 'Asian Value'-- diterimanya nilai-nilai authoritarian dan sentralisasi kekuasaan. Penggulingan Sukarno yang dianggap merupakan sekenario dunia Internasional untuk mewujudkan nila-nilai demokrasi barat berujung pada menguatnya regim Suharto yang bengis selama hampir 32 tahun. Pasca reformasi, arus besar eforia demokrasi dari berbagai kelompok, menguatnya masyarakat sipil, hengkangya militer dari dwi fungsi ABRI, menguatnya politik lokal tidak diikuti dengan kapasitas kelembagaan dan personal dalam mengadopsi nilai-nilai demokrasi seperti transparansi, hak asasi, dan keadilan untuk semua menjadikan demokrasi hanya dipahami sebagai 'pesta demokrasi prosedural' (Dahl, 1971, pp.6-7). Inilah yang oleh banyak anggota masyarakat dinamai