DAMPAK EKONOMI, EKOLOGI, SOSIAL DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT LOKAL : EMPAT TAHUN HUTAN TANAMAN INDUSTRI DI WILAYAH KABUPATEN GORONTALO] Abdul Samad Hiola, Dian Puspaningrum, Sofyan Husin, Ringkasan Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dalam rangka memperbaiki kondisi kerusakan hutan yang akibatkan oleh eksploitasi dengan model HPH. HTI juga diharapkan mampu menyerap sejumlah tenaga kerja baik dari masyarakat lokal khususnya yang berasal dari Kabupaten Gorontalo itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa hal yang dapat direkomendasikan terkait hasil penelitian tersebut: 1) pemerintah daerah mendorong HTI melakukan kemitraan dengan masyarakat lokal di sekitar wilayah konsesi dalam proses penanaman untuk mengembalikan ekosistem hutan akibat pembukaan lahan yang masih, 2) pemerintah daerah membuat regulasi mekanisme “land akusisi” di konsesi wilaya h HTI yang berpihak pada masyarakat lokal, 3) pemerintah daerah mendorong HTI agar menjamin ketersediaan lapangan kerja, dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga. Pe ndahuluan Pembangunan hutan tanaman dimulai ketika pemerintah mengeluarka n Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1990 tentang Hutan Tanaman Industri (HTI). Pembangunan HTI didasarkan pada kondisi kerusakan hutan yang akibatkan oleh eksploitasi dengan model HPH. Dengan adanya pembangunan HTI diharapkan dapat meningkatkan produktifitas lahan yang ditinggalkan HPH. Model eksploitasi HPH menyebabkan berkurangnya potensi kayu hutan, menurunkan kemampuan hutan alam dalam menyediakan bahan baku bagi industri kehutanan, terutama industri kayu lapis (plywood). Oleh karena itu, pembangunan HTI juga ditujukan untuk menyediakan bahan baku kayu lapis dan pertukangan, meningkatkan produktivitas hutan dan penyediaan lapangan kerja. Tujuan ini juga sering disebut atau biasa dikenal dengan istilah pro growth, pro job and pro poor. Pembangunan HTI diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya (pro growth), mampu menyerap sejumlah tenaga kerja (pro job) dan diharapkan mampu berperan dalam penanggula nga n kemiskinan (pro poor). Salah satu poin penting dalam isu strategis Kabupaten Gorontalo adalah upaya penanggulangan kemiskinan melalui lapangan pekerjaan, sehingga dengan adanya HTI di wilayah Kabupaten Gorontalo diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut. HTI diharapkan mampu menyerap sejumlah tenaga kerja baik dari masyarakat lokal di sekitar kawasan HTI, maupun SDM yang berasal dari Kabupaten Gorontalo itu sendiri. Selain itu, diharapkan juga dengan keberadaan HTI mampu membuka peluang usaha lain bagi masyarakat sekitar kawasan, sehingga secara langsung dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat, dan nantinya akan berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Isu pokok yang dapat dilakukan dalam pembangunan HTI di Kabupaten Gorontalo yaitu meningkatkan ekonomi (kesejahteraan) masyarakat dan memulihkan konsidi lingkungan akibat pembukaan lahan yang masif. Dengan menggunakan tenaga kerja dari masyarakat lokal, hal ini dapat menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya. Begitu pula halnya dengan masalah lingkungan, dengan