Infotekmesin Volume 1 Edisi Juli 2010 1 HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PENERAPAN E-GOVERNMENT DI KABUPATEN CILACAP Andesita Prihantara Dosen Tetap Program Studi Teknik Informatika, Politeknik Cilacap Abstract Nowadays, there is a demand for Indonesia to have a good governance. It could be difficult but actually it is also possible. The development of technology is enable good governance to be achieved, that is by using e-Government. The existence of e-Government give a potency to Indonesia government to be more transparant and to have finest quality in serving citizens anywhere and anytime. In 2003 ,there was an inisiative from government to implement e- Government by launching Keppres no 3/2003. Because of that, every local and central government were try to execute this policy by developing e-Government. But regrettably, e-government developed by local governments indicate that the development is only for fulfilling the policy and have no quality. There are several barriers that make implementation of e-Government in less than optimal, namely the lack of highly competent human resources are adequate and inadequate ICT infrastructure so that a level of public accessibility of e-Government. Key words: good governance, e-Government, barriers 1. Pendahuluan Semua bentuk komunikasi digital termasuk internet telah menjadi instrumen yang penting dalam semua sektor. Demikian juga di sektor pelayanan publik dan politik, media elektronik ini telah menjadi instrumen yang penting dalam komunikasi data internal dan eksternal. Penggunaan jaringan internet telah mempercepat proses komunikasi, kontak antara instansi pemerintah dengan masyarakat semakin dekat dan langsung, waktu tunggu untuk memperoleh informasi semakin singkat, dan aliran data dari satu unit instansi pemerintah ke unit organisasi lain (baik privat maupun publik) juga mengalami peningkatan yang luar biasa. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) secara umum, khususnya internet menawarkan peluang kepada pemerintah untuk memberikan layanan dan berinteraksi yang lebih baik kepada semua konstituen; warga negara, kalangan bisnis, dan mitra pemerintah lainnya (Chen, 2002; West, 2006). E-government sebagai bagian dari produk internet menjadi topik pembicaraan dalam diskusi internet maupun media massa dan populer setelah dihubungkan dengan otonomi daerah. Kesadaran akan pentingnya pemerintahan yang memiliki good governance ,serta kesadaran akan kemampuan dan kondisi Indonesia yang masih belum dapat mencapainya, pada dasarnya telah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Hal ini mendorong pemerintah untuk beinisiatif melakukan upaya menuju pemerintahan yang memiliki good governance, yaitu salah satunya adalah dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kesungguhan pemerintah dituangkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) no 3 tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, serta Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi mengenai Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga. Keinginan pemerintah untuk mewujudkan good governance dengan menggunakan TIK, bukanlah hal yang tak mungkin diwujudkan. ”Internet memiliki kemampuan untuk memberikan peluang untuk reach, richness dan affiliation” (Chaffey 2007). Hal ini memungkinkan pemerintah yang didukung oleh e-Government untuk memiliki informasi yang banyak dan transparan, interaksi yang kaya dan komunikasi yang terbuka, serta dapat menjangkau seluruh nusantara. Selain itu, pemerintah juga mungkin untuk berafiliasi dengan berbagai kalangan, baik masyarakat, bisnis, maupun internal pemerintahan sendiri, secara efisien dan efektif. Manfaat lain yang dapat