Jurnal Liquidity Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 1-10 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB BUKU KAS UMUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) Yumniati Agustina STIE Ahmad Dahlan Jakarta E-mail: yumniati_agustina@yahoo.co.id Widyat Nurcahyo Program Studi Teknik Informatika Universitas Tama Jagakarsa E-mail: widyat_nurcahyo@yahoo.com.sg Abstract Financial Management Guidelines in the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 13/2006 requires the financial performance reports are decentralized to regional working units (SKPD). In order to meet these needs, the role of computer-based information system is the solution. This study developed a web-based information systems for the financial administration processes in the SKPD, which is related to the making of financial performance reports such as General Ledger and Subsidiary Ledgers. This application is emphasized to minimize human error and increase the accountability of the SKPD's financial performance reports. From the test results, the application can produce a perfect output, and found no significant deficiencies in terms of speed and accuracy of the system. In the future, applications need to be developed by adding adequate security to be used over the Internet. Kata Kunci: Sistem informasi berbasis Web, SKPD, Laporan keuangan, BKU PENDAHULUAN Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan Daerah adalahke- seluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, per- tanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam peraturan yang sama, ada beberapa Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, yang tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Azas “tertib” dijelaskan lebih lanjut pada ayat 2: Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapatdipertanggung- jawabkan. Untuk bisa menjalankan peraturan diatas dengan baik, maka pemerintah daerah mau tidak mau harus merubah perilaku