Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 238 https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh © 2018. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Relevansi “Makar” dalam #2019GantiPresiden Siti Faridah Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Dinamika peristiwa pemilihan umum yang terjadi di Indonesia menyebabkan negara Indonesia memiliki kualitas demokrasi yang rendah yaitu peringkat 68 dari 167 negara, masih kalah dengan Timor Leste yang menduduki peringkat 48. Demokrasi merupakan sebuah pandangan hidup yang mengutamakan persamaan. Secara umum demokrasi di Indonesia yaitu flawed democracy, ditandai dengan adanya pemilihan umum yang bebas dan adil serta menghormati kebebasan sipil, namun memiliki kelemahan dalam pemerintahan yang signifikan, budaya politik yang belum terlalu sehat, dan rendahnya tingkat partisipasi politik. Tidak lama lagi pemilihan umum (pemilu) di Indonesia akan berlangsung pada tahun 2019. Jauh sebelum itu telah ada gerakan bernama #2019GantiPresiden yang memanas akhir-akhir ini. Situasi yang mencekam diantara keduanya berpotensi mengarahkan kedalam keributan yang akan terjadi. Ketidak akuran justru terjadi diantara para elit politik yang ada dibelakang mereka. #2019GantiPresiden dibalas oleh oposisi dengan tagar lain yang tertulis #Jokowi2Periode. Politik yang terjadi jauh sebelum ditetapkannya nama calon oleh komisi pemilihan umum menyebabkan kondisi masyarakat semakin memanas. Pendukung Jokowi menyebut gerakan #2019GantiPresiden merupakan upaya makar terhadap pemerintahan yang sah sementara di oposisi yang lain menyebut pelanggaran terhadap kebebasan demokrasi (seperti yang terjadi pada era orde baru). Permasalahannya adalah apakah bisa kebebasan berpendapat dan mengemukakan suara dikaitkan dengan makar, padahal negara kita adalah negara demokrasi? atau apakah mungkin pemerintahan yang sekarang hanya ketakutan dengan gerakan yang dilakukan oleh massa mengenai #2019GantiPresiden? lalu apakah istilah makar relevan jika dipakai untuk masa milenial seperti saat ini? #2019GantiPresiden selalu menjadi pro dan kontra dimasyarakat hingga saat ini. The dynamics of the general election events that took place in Indonesia caused Indonesia's country to have a low democratic quality, which ranked 68 out of 167 countries, still inferior to Timor Leste which was ranked 48. Democracy is a life view that prioritizes equality. In general, democracy in Indonesia, namely flawed democracy, is characterized by the existence of free and fair elections and respect for civil liberties, but has significant weaknesses in government, a less healthy political culture, and a low level of political participation. Soon the general elections in Indonesia will take place in 2019. Long before that, there was a movement called #2019ChangePresident. The president was heating up lately. The tense situation between the two has the potential to lead into the commotion Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, 238-249 Fakultas Hukum, Faculty of Law *Surel: sfaridah99@gmail.com ISSN (Cetak) 2614-3216 ISSN (Online) 2614-3569 © 2018 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh http://fh.unnes.ac.id