114 BAB IV SISTEM PRESIDENSIAL MASA TRANSISI (1998-2004) Oleh: Diana Fawzia, Firman Noor, Ikrar Nusa Bhakti, Irine Hiraswari Gayatri, Nurliah Nurdin, Syamsuddin Haris, Wasisto Raharjo 4.1. Transisi Politik Pasca Soeharto Pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998 merupakan momen politik bersejarah di Indonesia. Setelah 32 tahun rezim otoriter Orde Baru yang diakhiri dengan mundurnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan, dalam banyak analisis Indonesia dinilai secara bertahap telah berubah menjadi lebih demokratis. Era reformasi demikian sebutannya, ditandai oleh keterbukaan politik. Kondisi ini telah memberikan banyak ruang bagi Indonesia untuk mempromosikan demokrasi, oleh kekuatan-kekuatan politik yang mendukungnya lebih terintegrasi dalam kehidupan politik bangsa. Situasi politik Indonesia pasca 20 Mei 1998 berubah hingga hampir tak bisa dikenali karena sangat kontras dengan masa sebelumnya. Satu hal utama yang mewarnai transisi dan konsolidasi adalah “mengarahkan kembali” kekuatan-kekuatan politik yang menopang rezim terkait pada periode sebelumnya, dalam hal ini militer. Secara umum Indonesia sukses mentransformasikan dirinya dari yang awalnya berada di bawah rezim otoriter ke dalam suatu rezim yang lebih demokratis, salah satunya ditandai dengan mengembalikan fungsi militer ke ranah asalinya. Memang sejak awal, jika mengikuti periode sejarah pembentukan Orde Baru, militer memegang kunci dalam mengendalikan stabilitas politik di negeri ini. Namun ini bukan hal yang mudah ketika menginjak periode peralihan kekuasaaan dengan konsentrasi pasukan bersenjata di seputar Istana Presiden. Pada Bulan Mei 1998 pertanyaan utamanya adalah apakah militer akan bertindak sendiri atau mendukung arus reformasi? 1 Transisi politik ini mengantarkan pemilu pertama yang multipartai dan demokratis pertama sejak 1955, setelah turunnya Presiden soeharto pada 1998. 2 Pemilu pertama masa reformasi tahun 19999 diikuti oleh 48 parpol, yang secara mayoritas dimenangkan oleh PDI-P. Pelembagaan di parlemen maupun lembaga-lembaga tinggi lainnya berlangsung. Militer melalukan serangkaian reformasi internal, antara lain meninggalkan posisinya di kabinet, meninggalkan posisi Dwifungsi, dan juga menyerahkan mandat sebagian bisnis militer pada negara. Sebagai pengganti Presiden Soeharto, Wakil Presiden Habibie menggantikannya secara transitional sampai pemilihan umum baru pada tahun 1999 menghasilkan pemerintahan baru. Periode transisi ini memperlihatkan partai-partai di parlemen menikmati kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan presiden, yang menyebabkan apa yang pengamat lokal 1 Vince Bordeau, Resisting Dictatorship, Repression and Protest in Souetheast Asia , New York: Cambrigde University Pres s, 2004, hlm. 230-234. 2 Pemilu 1999 sering disebut sebagai pemilu terdemokratis pertama pasca Pemilu 1955 (era Demokrasi Parlementer--Presiden Soekarno).