EKSISTENSI HAK PREROGATIF PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UUD 1945 Oksep Adhayanto 1 Abstract In accordance with the principles of the 1945 changes to reinforce the presidential system and was followed by separation of the branches of the main state power with the principle of checks and balances, then by the 1945 changes also result in changes in the field of executive power (President). Discussion about the president and vice president under the spotlight sharply from the members of the ad hoc committee of BP MPR III. Starting from the rights of the presidency, presidential term, the charging system presidency / vice president, until the problem of presidential accountability is a debate that is long enough. When examined again, there is no clear limit presidential authority in carrying out its functions also lead to misunderstandings in recognizing the existence of certain rights held by the president under the 1945 Constitution, because the president functions as head of state. Actually, the 1945 Constitution does not mention explicitly the right to pre ¬ rogatif. However, in practice it is widely recognized and even become a major argument in justifying the use of certain rights by the president independently (without any oversight mechanism from other institutions). Keyword : Prerogative Right, President, Presidential System A. Latar Belakang Sistem Konstitusi merupakan landasan hukum dari setiap bangsa dan negara. Sistem hukumnya, sistem sosialnya, sistem ekono- minya dipengaruhi oleh sistem konstitusi. (Sukarna, 1992) Perubahan atau amandemen Undang- Undang Dasar mempunyai banyak arti. Amandemen tidak saja berarti “menjadi lain isi serta bunyi” ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tetapi juga “mengandung sesuatu yang merupakan tambahan pada ketentuan- ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang sebelumnya tidak terdapat di dalamnya”. (Sri Soemantri, 1984) Sri Soemantri (1994), mengatakan bahwa dengan memperhatikan pengalaman-peng- alaman dalam mengubah konstitusi di Kera- jaan Belanda, Amerika Serikat, dan Uni Sovyet, mengubah Undang-Undang Dasar tidak hanya mengandung arti menambah, mengurangi, atau mengubah kata-kata dan istilah ataupun 1 Penulis adalah Dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang