THE PROBLEM WITH APPOINTMENT OF VILLAGE ADMINISTRATOR HAYA-HAYA VILLAGE, LIMBOTO, GORONTALO Roy Marthen Moonti roymoonti16@gmail.com Gorontalo University Abstract This paper aims to know how the fow of authority of the village head in appointing Village Administrator in the perspective of Law No. 6/2014 on the Village. This research uses descriptive normative research type. This research was conducted to obtain information, explanation and data on the authority of the Village Head in appointment of Village Administrator in accordance with Law No. 6/2014. The result of the research shows that the procedure of appointment of Village Device In Haya Haya Village, Limboto Sub-district, Gorontalo Regency before the enactment of Law No. 6/2014 was to be decided by the Village Head, but after the enactment of Law No. 6/2014 appointment of village apparatus should be consulted with the Regional Administrator given on behalf of the Bupati/Mayor and the constraining factors both experienced by the Village Government and the Village Applicant candidate is the lack of public awareness that the community has not served as Village Government itself, the level of education of Human Resources (HR), age, fees for fle management, and the socialization that was done only in certain areas. Keywords: Village; Village Administrator; Regional Autonomy. Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dalam perspektif UU No. 6/2014 Tentang Desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif deskritif. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai kewenangan Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan UU No. 6/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Untuk tata cara pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Haya Haya Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sebelum lahirnya UU No. 6/2014 itu diputuskan diputus sendiri oleh Kepala Desa, namun setelah diterbitkannya UU No. 6/2014 pengangkatan perangkat desa harus dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota dan faktor-faktor penghambat baik yang dialami oleh Pemerintah Desa maupun calon Perangkat Desa yaitu kurangnya kesadaran masyarakat bahwa masyarakat itu belum mengabdi kepada Pemerintah Desa itu sendiri, Tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM), usia, biaya untuk pengurusan berkas, Sosialisasi yang dilakukan hanya di kalangan tertentu. Kata Kunci: Desa; Perangkat Desa; Otonomi Daerah. Roy Marthen: The Problem With 452 YURIDIKA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252 Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103) by http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. DOI: 10.20473/ydk.v33i3.8707 Volume 33 No 3, September 2018 Article history: Submitted 25 Juny 2018; Accepted 6 August 2018; Available Online 1 September 2018